Jakarta: Pemerintah tidak mencabut izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat. Pencabutan izin tidak boleh tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan banyak hal.
"Kita tidak memutuskan hal seperti itu (mencabut izin ponpes)," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023.
Mahfud mengakui pemerintah sempat mendiskusikan soal potensi pencabutan izin. Namun hasil diskusi tidak sampai pada keputusan mencabut izin.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga merespons usulan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil). Dia sempat mendorong agar izin Ponpes Al-Zaytun dibekukan.
"Kita tampung dulu. Sebagai masukan bagus karena beliau tahu di daerah dan di lapangan Jawa Barat," ucap Mahfud.
Meski begitu, pemerintah melihat lebih jauh dan menyeluruh. Mahfud tidak ingin pembekuan Ponpes Al Zaytun berimplikasi buruk pada wilayah lain.
"Satu daerah begini, daerah lain kok tidak? Kita kan seperti helikopter di atas melihat ke bawah," tutur dia.
Mahfud menegaskan usulan Kang Emil tidak salah. Namun pemerintah memutuskan berdasarkan efeknya di Indonesia.
Jakarta: Pemerintah tidak mencabut izin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Jawa Barat. Pencabutan izin tidak boleh tergesa-gesa dan harus mempertimbangkan banyak hal.
"Kita tidak memutuskan hal seperti itu (mencabut izin ponpes)," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Juli 2023.
Mahfud mengakui pemerintah sempat mendiskusikan soal potensi pencabutan izin. Namun hasil diskusi tidak sampai pada keputusan mencabut izin.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga merespons usulan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil). Dia sempat mendorong agar izin Ponpes Al-Zaytun dibekukan.
"Kita tampung dulu. Sebagai masukan bagus karena beliau tahu di daerah dan di lapangan Jawa Barat," ucap Mahfud.
Meski begitu, pemerintah melihat lebih jauh dan menyeluruh. Mahfud tidak ingin pembekuan
Ponpes Al Zaytun berimplikasi buruk pada wilayah lain.
"Satu daerah begini, daerah lain kok tidak? Kita kan seperti helikopter di atas melihat ke bawah," tutur dia.
Mahfud menegaskan usulan Kang Emil tidak salah. Namun pemerintah memutuskan berdasarkan efeknya di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
