Robertus Robet - Foto: instagram.
Robertus Robet - Foto: instagram.

Pegiat HAM Minta Robertus Robet Dibebaskan

Nasional tni penghinaan lambang negara penghinaan terhadap penguasa
Nur Azizah • 07 Maret 2019 14:13
Jakarta: Sejumlah pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) meminta aktivis Robertus Robet dibebaskan. Mereka terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, KontraS, Imparsial, Indonesian Legal Roundtable, Lokataru Kantor Hukum dan HAM, AJAR, Amnesty Internasional Indonesia, Protection Internasional, hakasasi.id, Perludem, Elsam, sorgemagz.com, Solidaritas Perempuan, hingga Jurnal Perempuan.
 
Direktur YLBHI Asfinawati menilai penangkapan Robertus Robet tak mendasar. Dia juga menegaskan Robet tak melakukan penghinaan seperti yang dituduhkan.
 
"Oleh karenanya, Robertus Robet harus segera dibebaskan demi hukum dan keadilan," kata Asfinawati di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Robet ditangkap dan dibawa ke Mabes Polri atas tuduhan melanggar Undang-undang ITE terkait orasi dalam aksi damai Kamisan pada 28 Februari lalu. Alasan penangkapan adalah Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang ITE dan atau/ Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.
 
(Baca juga:TNI: Isu Dwifungsi Keliru)
 
Aksi Kamisan tersebut menyoroti rencana pemerintah untuk menempatkan TNI pada kementerian. Rencana ini jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 dan amandemennya, Undang-undang TNI dan TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Hal ini juga berlawanan dengan agenda reformasi TNI.
 
Memasukan TNI di kementerian dinilai mengingatkan pada dwi fungsi ABRI pada masa Orde Baru yang telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.
 
"Sebenarnya, Robet tidak sedikit pun menghina institusi TNI. Dalam refleksinya Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam artian mendorong TNI yang profesional," ujar Asfinawati.
 
Bagi Robet, lanjut dia, menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan TNI di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru. Menurut Asfinawati, pasal-pasal yang dikenakan kerap disalahgunakan untuk merepresi kebebasan berekspresi atau draconian laws.
 
"Saya rasa enggan tidak tepat," pungkas dia.
 
Asfinawati beserta pegiat HAM lainnya mendesak Polri segera membebaskan Robet. Ia khawatir insiden ini bisa menjadi ancaman kebebasan sipil di masa reformasi.
 
(Baca juga:Aktivis Robertus Robet Tidak Ditahan)
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif