medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo sudah mengajukan nama Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Namun, lembaga legislatif itu belum juga menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada Badroddin.
Menanggapi hal itu, Badrodin santai. Pria asal Jember, Jawa Timur itu tak mau buru-buru melakukan langkah komunikasi, apalagi melobi kalangan DPR.
"Menunggu prosesnya, suratnya, kan administrasinya belum selesai. Tunggu saja," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (30/3/2015).
Badrodin mengaku, masalah administrasi itu kini tengah diupayakan untuk diselesaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Karena itu, dia santai meski DPR belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Disinggung apakah lamanya proses itu karena DPR tak menghendaki dia dijadikan Kapolri atau hanya masalah redaksional dalam surat Presiden, Badrodin enggan berspekulasi.
"Saya belum tahu, tapi informasinya ada penjelasan yang kurang, yang menurut informasi itu yang akan diminta DPR," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo sudah mengajukan nama Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Namun, lembaga legislatif itu belum juga menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada Badroddin.
Menanggapi hal itu, Badrodin santai. Pria asal Jember, Jawa Timur itu tak mau buru-buru melakukan langkah komunikasi, apalagi melobi kalangan DPR.
"Menunggu prosesnya, suratnya, kan administrasinya belum selesai. Tunggu saja," ujar Badrodin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (30/3/2015).
Badrodin mengaku, masalah administrasi itu kini tengah diupayakan untuk diselesaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Karena itu, dia santai meski DPR belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
Disinggung apakah lamanya proses itu karena DPR tak menghendaki dia dijadikan Kapolri atau hanya masalah redaksional dalam surat Presiden, Badrodin enggan berspekulasi.
"Saya belum tahu, tapi informasinya ada penjelasan yang kurang, yang menurut informasi itu yang akan diminta DPR," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
