medcom.id, Jakarta: Mabes Polri mengklaim semua tahapan penggerebekkan gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Batam, Kepulauan Riau, sesuai prosedur. Penggerebekkan yang diwarnai penembakkan empat anggota TNI oleh Brimob itu pun sudah sesuai aturan.
"Penggerebekan itu sesuai prosedur, ada surat perintahnya," kata Inspektur Pengawasan Umum Irjen Dwi Priyatno di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/204). Dwi menjelaskan, pengusutan bentuk pidana kasus penimbunan BBM tersebut masih berjalan. Polisi masih terus menyelidiki.
Menurut Dwi, penggerebekkan tempat penimbunan BBM di Batam surat perintahnya jelas. Aparat juga harus melakukan penyitaan. Namun, langkah itu tidak mulus. Muncul perlawanan oleh warga masyarakat. Situasi rusuh. Saat itu, menurut versi TNI, ada anggota TNI melintas.
Bentrok tidak bisa dihindari. Polisi yang merasa terancam menembakan senjata api hingga mengakibatkan empat anggota TNI mengalami luka tembak. "Sekarang di KUHP kalau terancam, dia boleh (menggunakan senjata) dalam keadaan over macht. Mengeluarkan peringatan, sudah," jelas Dwi.
Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, menurut Dwi, langkah yang dilakukan anggota Polri sudah sesuai. "Ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Bukan hanya undang-undang, bahkan ada Peraturan Kapolri dan Prosedur Tetap," beber Dwi. Dwi mengingatkan, pihak yang menghambat penyidikan juga bisa terkena pidana.
Bentrok antara aparat TNI dan Polri itu terjadi pada 21 September lalu. Bentrok berawal saat anggota Ditkrimsus dan Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau menggerebek gudang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga ilegal milik Noldy, 35. Jarak lokasi penimbunan kurang lebih 500 meter dari markas Brimob.
Saat dilakukan penangkapan dan penyitaan, terjadi kesalahpahaman di lapangan antara petugas Polri dengan anggota Yonif 143 Tuah Sakti. Empat anggota TNI terkena tembakkan.
medcom.id, Jakarta: Mabes Polri mengklaim semua tahapan penggerebekkan gudang penimbunan bahan bakar minyak (BBM) di Batam, Kepulauan Riau, sesuai prosedur. Penggerebekkan yang diwarnai penembakkan empat anggota TNI oleh Brimob itu pun sudah sesuai aturan.
"Penggerebekan itu sesuai prosedur, ada surat perintahnya," kata Inspektur Pengawasan Umum Irjen Dwi Priyatno di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/204). Dwi menjelaskan, pengusutan bentuk pidana kasus penimbunan BBM tersebut masih berjalan. Polisi masih terus menyelidiki.
Menurut Dwi, penggerebekkan tempat penimbunan BBM di Batam surat perintahnya jelas. Aparat juga harus melakukan penyitaan. Namun, langkah itu tidak mulus. Muncul perlawanan oleh warga masyarakat. Situasi rusuh. Saat itu, menurut versi TNI, ada anggota TNI melintas.
Bentrok tidak bisa dihindari. Polisi yang merasa terancam menembakan senjata api hingga mengakibatkan empat anggota TNI mengalami luka tembak. "Sekarang di KUHP kalau terancam, dia boleh (menggunakan senjata) dalam keadaan
over macht. Mengeluarkan peringatan, sudah," jelas Dwi.
Dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, menurut Dwi, langkah yang dilakukan anggota Polri sudah sesuai. "Ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Bukan hanya undang-undang, bahkan ada Peraturan Kapolri dan Prosedur Tetap," beber Dwi. Dwi mengingatkan, pihak yang menghambat penyidikan juga bisa terkena pidana.
Bentrok antara aparat TNI dan Polri itu terjadi pada 21 September lalu. Bentrok berawal saat anggota Ditkrimsus dan Gegana Brimob Polda Kepulauan Riau menggerebek gudang bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga ilegal milik Noldy, 35. Jarak lokasi penimbunan kurang lebih 500 meter dari markas Brimob.
Saat dilakukan penangkapan dan penyitaan, terjadi kesalahpahaman di lapangan antara petugas Polri dengan anggota Yonif 143 Tuah Sakti. Empat anggota TNI terkena tembakkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
