Jakarta: Calon pimpinan petahana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, akan fokus ke aspek pencegahan bila kembali terpilih. Alexander ingin ada perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.
"Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu karena salah satu sistemnya yang lemah," kata Alexander di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Alexander menyebut KPK mulai menjalankan program pencegahan dengan cara mendorong perbaikan tata kelola. Perbaikan dilakukan melalui penerapan sistem e-PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), e-Planning dan e-Budgeting.
Dia mengatakan korupsi yang melibatkan kepala daerah tak bisa dihindari. Praktik rasuah dilakukan pimpinan daerah karena tingginya biaya politik pemilu.
"Survei Kemendagri itu kan rata-rata kepala daerah mengeluarkan uang atau modal Rp20-30 miliar," ujarnya.
Alexander mengatakan biaya politik setinggi itu tak akan tertutupi dengan gaji kepala daerah dalam satu kali periode. Alhasil, banyak kepala daerah mengambil 'jalan pintas' menutupi modal.
Dia menuturkan perbaikan tata kelola diperlukan meminimalisasi peluang terjadinya penyelewengan dari tingkat daerah hingga pusat. "Kami upayakan ada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan maupun layanan publik," ujarnya.
Jakarta: Calon pimpinan petahana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, akan fokus ke aspek pencegahan bila kembali terpilih. Alexander ingin ada perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan.
"Kita lihat kan kebanyakan korupsi itu karena salah satu sistemnya yang lemah," kata Alexander di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 9 September 2019.
Alexander menyebut KPK mulai menjalankan program pencegahan dengan cara mendorong perbaikan tata kelola. Perbaikan dilakukan melalui penerapan sistem e-PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu),
e-Planning dan
e-Budgeting.
Dia mengatakan korupsi yang melibatkan kepala daerah tak bisa dihindari. Praktik rasuah dilakukan pimpinan daerah karena tingginya biaya politik pemilu.
"Survei Kemendagri itu kan rata-rata kepala daerah mengeluarkan uang atau modal Rp20-30 miliar," ujarnya.
Alexander mengatakan biaya politik setinggi itu tak akan tertutupi dengan gaji kepala daerah dalam satu kali periode. Alhasil, banyak kepala daerah mengambil 'jalan pintas' menutupi modal.
Dia menuturkan perbaikan tata kelola diperlukan meminimalisasi peluang terjadinya penyelewengan dari tingkat daerah hingga pusat. "Kami upayakan ada perbaikan sistem tata kelola pemerintahan maupun layanan publik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
