Hakim Itong Isnaeni Sebut Tak Pernah Perintahkan Terima Uang

Jakarta: Hakim nonaktif Pengadilan Surabaya Itong Isnaeni Hidayat ngotot tidak bersalah dalam kasus suap penanganan perkara. Itong menyebut uang yang diterima panitera pengganti Hamdan dari pengacara Hendro Kasiono tidak berkaitan dengan dirinya.
 
"Ketika Hamdan sama itu (Hendro) melakukan transaksi, dikaitkan dengan saya sebagai hakimnya. Itu yang saya enggak terima," kata Itong usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Januari 2022.
 
Itong membantah mengenal Hendro. Dia menyebut tindakan suap itu hanya dilakukan Hamdan dan Hendro.
"Saya tidak pernah ketemu sebelumnya dan hubungan apa pun (dengan Hendro) dan tidak pernah memerintahkan apa pun pada Hamdan," ujar Itong.
 
Itong menilai seluruh tudingan itu tidak sesuai. KPK disebut tengah mendongeng.
 
"Tadi cerita-cerita itu seperti dongeng, saya jadi baru tahu tadi ada uang Rp1,3 miliar, enggak pernah saya (terima)," tutur Itong.
 
Namun, Itong mengaku tidak memiliki bukti untuk menampik pernyataan KPK. Dia menyebut pembuktian dirinya tidak bersalah bakal sulit.
 
"Membuktikan sesuatu yang tidak itu memang sulit karena anggapan pasti saya tahu, dianggap saya memerintahkan," kata dia.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.
 
KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti. Uang merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika yang kasusnya tengah bergulir di PN Surabaya.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Baca: PT Soyu Giri Primedika Disebut Siapkan Rp1,3 M untuk Urus Kasus di Pengadilan