Jakarta: Polri tengah merancang Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di setiap kantor kepolisian daerah (Polda). Pengembangan struktur itu untuk menghadapi kejahatan siber yang marak terjadi.
"Polri sedang mengembangkan struktur untuk mengimbangi ini (kejahatan siber), mengusulkan ada direktorat tindak pidana siber, reserse siber di Polda," kata Penyidik Madya Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Alfis Suhaili dalam tayangan YouTube MUI TV, Jumat, 16 September 2022.
Alfis mengatakan pengusulan itu dilakukan lantaran struktur reserse siber di Polda masih kecil. Sehingga, Polda kerap kesulitan dalam menghadapi kejahatan siber yang merambat di setiap wilayah Indonesia.
"Sementara sekarang subdirektorat kecil di bawah tindak pidana khusus dan itu tidak bisa menangani kejahatan-kejahatan yang sekarang tidak bisa dibedakan lagi," ungkapnya.
Bahkan, kejahatan siber juga sampai pada wilayah Timur Indonesia. Polda di wilayah Timur dinilai akan kesulitan menghadapi kejahatan siber yang karakteristiknya sama dengan peristiwa di kota-kota.
Selanjutnya, Alfis mengatakan sebuah struktur di setiap Polda akan disesuaikan oleh kondisi geografis hingga sumber daya. Dulu, kata dia, membedakan sebuah struktur itu berdasarkan tipe Polda secara keseluruhan, indeks beban kerja, kondisi geografis, hingga kondisi sumber daya.
"Tetapi beda dengan tindak pidana siber ini. Saya merasakan, pernah menjadi Direktur Kriminal Khusus di Polda Maluku Utara dengan sarana terbatas kita harus menghadapi ancaman yang sama," ucapnya.
Hacker mengatasnamakan Bjorka ramai menjadi perbincangan. Dia mengeklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, termasuk surat menyurat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan surat Badan Intelijen Negara (BIN).
Seorang pemuda diduga Bjorka ditangkap di Madiun, Jawa Timur pada Rabu malam, 14 September 2022. Namun, statusnya masih saksi. Polisi belum bisa memastikan dia Bjorka atau bukan. Tim khusus (timsus) masih melakukan pendalaman.
Jakarta:
Polri tengah merancang Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di setiap kantor kepolisian daerah (Polda). Pengembangan struktur itu untuk menghadapi kejahatan siber yang marak terjadi.
"Polri sedang mengembangkan struktur untuk mengimbangi ini (kejahatan siber), mengusulkan ada direktorat tindak pidana siber, reserse siber di Polda," kata Penyidik Madya Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Alfis Suhaili dalam tayangan
YouTube MUI TV, Jumat, 16 September 2022.
Alfis mengatakan pengusulan itu dilakukan lantaran struktur
reserse siber di Polda masih kecil. Sehingga, Polda kerap kesulitan dalam menghadapi kejahatan siber yang merambat di setiap wilayah Indonesia.
"Sementara sekarang subdirektorat kecil di bawah tindak pidana khusus dan itu tidak bisa menangani kejahatan-kejahatan yang sekarang tidak bisa dibedakan lagi," ungkapnya.
Bahkan, kejahatan siber juga sampai pada wilayah Timur Indonesia. Polda di wilayah Timur dinilai akan kesulitan menghadapi kejahatan siber yang karakteristiknya sama dengan peristiwa di kota-kota.
Selanjutnya, Alfis mengatakan sebuah struktur di setiap Polda akan disesuaikan oleh kondisi geografis hingga sumber daya. Dulu, kata dia, membedakan sebuah struktur itu berdasarkan tipe Polda secara keseluruhan, indeks beban kerja, kondisi geografis, hingga kondisi sumber daya.
"Tetapi beda dengan tindak pidana siber ini. Saya merasakan, pernah menjadi Direktur Kriminal Khusus di Polda Maluku Utara dengan sarana terbatas kita harus menghadapi ancaman yang sama," ucapnya.
Hacker mengatasnamakan Bjorka ramai menjadi perbincangan. Dia mengeklaim telah meretas data-data terkait kependudukan Indonesia, termasuk surat menyurat milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan surat Badan Intelijen Negara (BIN).
Seorang pemuda diduga Bjorka ditangkap di Madiun, Jawa Timur pada Rabu malam, 14 September 2022. Namun, statusnya masih saksi. Polisi belum bisa memastikan dia Bjorka atau bukan. Tim khusus (timsus) masih melakukan pendalaman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
