Penahanan eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung di KPK/Medcom.id/Fachri
Penahanan eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung di KPK/Medcom.id/Fachri

KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD Tulungagung Selama 20 Hari

Fachri Audhia Hafiez • 12 Agustus 2022 18:47
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Agus Budiarto (AB). Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap ketok palu terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan APBD-P Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
 
"Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Agustus 2022.
 
KPK menahan Agus selama 20 hari terhitung sejak hari ini hingga 31 Agustus 2022. Ia akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Jakarta.
 

Baca: KPK Tahan Wakil Ketua DPRD Tulungagung


Pada perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Selain Agus, eks legislator Tulungagung yang ditetapkan tersangka yaitu Adib Makarim (AM) dan Imam Kambali (IK). Keduanya lebih dahulu ditahan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agus, Adib, dan Imam ditetapkan sebagai tersangka karena diduga meminta uang Rp1 miliar kepada mantan bupati Tulungagung Syahri Mulyo agar proses pengesahan RAPBD pada 2015 menjadi APBD segera disahkan. Duit itu dikenal dengan istilah uang ketok palu.
 
"Para tersangka diduga masing-masing menerima uang ketok palu sejumlah sekitar Rp230 juta," ujar Karyoto.
 
Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai. Kejahatan itu dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari 2014 hingga 2018.
 
KPK juga menduga ada permintaan tambahan uang lain. Fulus itu sebagai jatah Badan Anggaran yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD.
 
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 
(ADN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif