medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiquerachman Ruki menyambut baik orasi dan penandatanganan petisi oleh pegawai KPK kepada pimpinan KPK. Ruki bersama Plt pimpinan lainnya, Indriyanto Seno Adji bahkan menjadi dua orang pertama yang menandatangani petisi di atas kain putih.
Para pegawai KPK melakukan orasi dan petisi untuk pimpinan KPK pada Selasa (3/3/2015) di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Petisi dari para pegawai tak lepas soal pelimpahan perkara kasus Komjen (Pol) Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
"Saya dan pak Indriyanto adalah bagian dari pegawai KPK. Saya tidak mau berpisah dengan mereka," ujar Ruki.
Sebelumnya Plt pimpinan KPK lainnya, Johan Budi sempat menjelaskan alasan pelimpahan kepada Kejagung. Ia mengatakan hal ini merupakan langkah hukum juga.
"Dilimpahkan itu tanpa menghilangkan efek KPK dalam menghadapi putusan praperadilan. Banyak diskusi yang kita lakukan misalnya melakukan kasasi. Menurut Humas PN Jaksel kan enggak diterima. Kan Putusan praperadilan menyatakan tidak sah, sementara kita gak punya instrumen untuk menghentikan itu. Jadi proses peralihan ini juga termasuk opsi hukum juga," kata Johan.
medcom.id, Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiquerachman Ruki menyambut baik orasi dan penandatanganan petisi oleh pegawai KPK kepada pimpinan KPK. Ruki bersama Plt pimpinan lainnya, Indriyanto Seno Adji bahkan menjadi dua orang pertama yang menandatangani petisi di atas kain putih.
Para pegawai KPK melakukan orasi dan petisi untuk pimpinan KPK pada Selasa (3/3/2015) di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Petisi dari para pegawai tak lepas soal pelimpahan perkara kasus Komjen (Pol) Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
"Saya dan pak Indriyanto adalah bagian dari pegawai KPK. Saya tidak mau berpisah dengan mereka," ujar Ruki.
Sebelumnya Plt pimpinan KPK lainnya, Johan Budi sempat menjelaskan alasan pelimpahan kepada Kejagung. Ia mengatakan hal ini merupakan langkah hukum juga.
"Dilimpahkan itu tanpa menghilangkan efek KPK dalam menghadapi putusan praperadilan. Banyak diskusi yang kita lakukan misalnya melakukan kasasi. Menurut Humas PN Jaksel kan enggak diterima. Kan Putusan praperadilan menyatakan tidak sah, sementara kita gak punya instrumen untuk menghentikan itu. Jadi proses peralihan ini juga termasuk opsi hukum juga," kata Johan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
