medcom.id, Jakarta: Arief Hidayat tak akan mundur dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi hanya karena kasus Patrialis Akbar. Arief yakin dengan keputusan itu setelah berkonsultasi dengan hakim konstitusi dan sejumlah guru besar.
"Saya masih dipercaya jadi pimpinan," kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Arief menegaskan, kasus hukum yang menyeret hakim konstitusi Patrialis murni urusan pribadi. Arief beberapa kali mengingatkan para hakim agar menahan diri dari godaan yang bisa menghancurkan kredibilitas dan integritas.
Dia menyatakan sebaik apapun sistem, seketat apapun pengawasan, urusan keinginan pribadi tidak akan bisa dihalangi. "Peristiwa ini tergantung integritas dan moralitas yang bersangkutan," ujar Arief.
Atas dasar tersebut, Arief menyatakan tak akan mundur dari jabatannya. Dia dan hakim konstitusi lainnya tak memiliki kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.
"Kami (para hakim konstitusi) jalan terus. Bagaimanapun kami harus memulihkan kepercayaan masyarakat kepada MK, tanpa ada yang mundur," jelas Arief.
Penyidik KPK menetapkan Patrialis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia ditangkap Rabu 25 Januari.
Selain Patrialis, tersangka kasus ini ada tiga pihak swasta, yakni Kamaludin, Basuki Hariman (pengusaha impor daging), dan Ng Fenny (Sekretaris Basuki). Patrialis dan Kamaludin berteman. Basuki diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin.
Tujuan suap agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis dijanjikan fee sebesar 200 ribu Dolar Singapura. Uang sudah diberikan secara bertahap tiga kali.
medcom.id, Jakarta: Arief Hidayat tak akan mundur dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi hanya karena kasus Patrialis Akbar. Arief yakin dengan keputusan itu setelah berkonsultasi dengan hakim konstitusi dan sejumlah guru besar.
"Saya masih dipercaya jadi pimpinan," kata Arief di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/1/2017).
Arief menegaskan, kasus hukum yang menyeret hakim konstitusi Patrialis murni urusan pribadi. Arief beberapa kali mengingatkan para hakim agar menahan diri dari godaan yang bisa menghancurkan kredibilitas dan integritas.
Dia menyatakan sebaik apapun sistem, seketat apapun pengawasan, urusan keinginan pribadi tidak akan bisa dihalangi. "Peristiwa ini tergantung integritas dan moralitas yang bersangkutan," ujar Arief.
Atas dasar tersebut, Arief menyatakan tak akan mundur dari jabatannya. Dia dan hakim konstitusi lainnya tak memiliki kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.
"Kami (para hakim konstitusi) jalan terus. Bagaimanapun kami harus memulihkan kepercayaan masyarakat kepada MK, tanpa ada yang mundur," jelas Arief.
Penyidik KPK menetapkan Patrialis sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ia ditangkap Rabu 25 Januari.
Selain Patrialis, tersangka kasus ini ada tiga pihak swasta, yakni Kamaludin, Basuki Hariman (pengusaha impor daging), dan Ng Fenny (Sekretaris Basuki). Patrialis dan Kamaludin berteman. Basuki diduga menyuap Patrialis melalui Kamaludin.
Tujuan suap agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis dijanjikan fee sebesar 200 ribu Dolar Singapura. Uang sudah diberikan secara bertahap tiga kali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
