medcom.id, Jakarta: Penyelesaian barang rampasan terkait hasil tindak pidana menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal itu untuk mengembalikan aset negara yang hilang akibat praktik tindak pidana.
"Barang rampasan adalah suatu masalah yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla," kata Jaksa Agung M Prasetyo dalam acara 'Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Menurut dia, perampasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meraih pendapatan negara. Setidaknya, hal itu didapatkan dari pengembalian aset negara.
Namun, kata Prasetyo, harus ada kerja sama antara pihak terkait untuk menyelesaikan perampasan ini.
"Kejaksaan ada di dalamnya menyelesaikan perkara pidana yang di dalamnya menyelesaikan barang rampasan," ujar dia.
Terkait dengan perampasan, lanjut dia, jaksa berperan sebagai eksekutor setelah adanya putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Ini bukan (untuk) tindak pidana korupsi saja tetapi terhadap tindak pidana lainnya," ucap dia.
Lebih lanjut, mantan politikus Partai NasDem ini menilai aparat penegak hukum punya fungsi masing-masing terkait perampasan ini. Namun, seperti halnya kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya tak bisa menjalankan fungsinya tanpa melibatkan aparat lainnya.
Karena itu, Prasetyo menilai pentingnya kerja sama antara penagak hukum dalam mengatasi masalah perampasan terkait kasus tindak pidana ini.
"Maka bila ada kerja sama diharapkan hasilnya akan lebih optimal," kata dia.
medcom.id, Jakarta: Penyelesaian barang rampasan terkait hasil tindak pidana menjadi fokus utama pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal itu untuk mengembalikan aset negara yang hilang akibat praktik tindak pidana.
"Barang rampasan adalah suatu masalah yang menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla," kata Jaksa Agung M Prasetyo dalam acara 'Rapat Koordinasi Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan dalam Rangka Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi' di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Menurut dia, perampasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meraih pendapatan negara. Setidaknya, hal itu didapatkan dari pengembalian aset negara.
Namun, kata Prasetyo, harus ada kerja sama antara pihak terkait untuk menyelesaikan perampasan ini.
"Kejaksaan ada di dalamnya menyelesaikan perkara pidana yang di dalamnya menyelesaikan barang rampasan," ujar dia.
Terkait dengan perampasan, lanjut dia, jaksa berperan sebagai eksekutor setelah adanya putusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Ini bukan (untuk) tindak pidana korupsi saja tetapi terhadap tindak pidana lainnya," ucap dia.
Lebih lanjut, mantan politikus Partai NasDem ini menilai aparat penegak hukum punya fungsi masing-masing terkait perampasan ini. Namun, seperti halnya kejaksaan, aparat penegak hukum lainnya tak bisa menjalankan fungsinya tanpa melibatkan aparat lainnya.
Karena itu, Prasetyo menilai pentingnya kerja sama antara penagak hukum dalam mengatasi masalah perampasan terkait kasus tindak pidana ini.
"Maka bila ada kerja sama diharapkan hasilnya akan lebih optimal," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
