Bowo Sidik Pangarso. MI/Rommy Pujianto.
Bowo Sidik Pangarso. MI/Rommy Pujianto.

Bowo Sidik Dituntut Tujuh Tahun Bui

Nasional korupsi pupuk
Fachri Audhia Hafiez • 06 November 2019 13:58
Jakarta: Mantan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso dituntut tujuh tahun penjara penjara dengan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Ia dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi.
 
"Menuntut supaya majelis hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama sama," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan, di Pengadilan Tipikor, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
 
Bowo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, Bowo telah mengakui dan berterus terang, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dalam persidangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam perkara suap, Bowo disebut menerima uang secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya, M Indung Andriani K. Suap itu berasal dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti dan Direktur PT HTK Taufik Agustono.
 
Suap diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).
 
Suap diterima Bowo dalam kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 27 Maret 2019. Total suap yang diterima eks politisi Partai Golkar itu sebanyak USD163.733 dan Rp311.022.932.
 
Bowo diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi. Bowo menerima suap karena telah membantu PT AIS menagihkan pembayaran utang ke PT Djakarta Lloyd.
 
Perbuatan Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Dalam perkara gratifikasi, Bowo diyakini menerima gratifikasi SGD700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu bertentangan sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
 
Jaksa menyebut uang dalam pecahan dolar Singapura diterima Bowo secara bertahap sejak 2016 hingga 2017 saat menjabat sebagai anggota Banggar DPR. Pada 2016, Bowo menerima SGD250 ribu selaku anggota Banggar yang mengusulkan Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.
 
Masih di tahun yang sama, Politikus Partai Golkar itu juga menerima uang tunai sejumlah SGD50 ribu saat mengikuti acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Denpasar, Bali. Bowo kembali menerima SGD200 ribu selaku wakil ketua Komisi VI DPR yang sedang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Gula Rafinasi atau Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas pada 26 Juli 2017.
 
Bowo menerima uang sejumlah SGD200 ribu di Restoran Angus House Plaza Senayan, Lantai 4, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta pada 22 Agustus 2017.
 
Bowo menerima masing-masing Rp300 juta saat membahas program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan untuk Tahun Anggaran 2017 pada 2017 dan 2018. Total Rp600 juta yang diterima selama periode tersebut digunakan untuk keperluan pribadi.
 
Atas perbuatannya, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUH Pidana.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif