Jakarta: Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) penangguhan UU KPK. Dengan begitu, UU KPK yang baru tidak akan berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.
"Setelah revisi UU KPK diundangkan, Presiden keluarkan Perppu (penangguhan), baru lanjutkan dalam satu tahun," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono di D'consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.
Bayu mengatakan selama satu tahun itu, Presiden bisa mengajak seluruh elemen kembali membahas revisi UU KPK. Pasal yang dinilai penting bisa dipertahankan, sebaliknya Pasal yang ditolak masyarakat bisa dihapus.
"Dalam proses legislasi seperti biasa, jangan terburu-buru seperti kemarin, tertutup, undang semua pihak, masyarakat sipil, KPK, parsitipatif terbuka," ucap Bayu.
Menurut Bayu, keputusan Perppu penangguhan UU KPK ini bisa menjadi solusi alternatif. Perppu ini diklaimnya menguntungkan semua pihak.
"KPK bisa bekerja seperti sedia kala dengan UU KPK sebelum revisi, tuntutan publik terpenuhi, DPR tidak kehilangan muka, ketiga kewibawaan Presiden terjaga," kata Bayu.
Bayu menyebut Perppu penangguhan merupakan hal yang lazim. Perppu ini bahkan pernah terjadi saat era orde baru dan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Di antaranya, Perppu penangguhan pajak pertambahan nilai tahun 1984, Perppu 1 Tahun 2005 tentang penangguhan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Serta Perppu Nomor 2 tahun 2006 tentang penangguhan peradilan perikanan.
Jakarta: Presiden Joko Widodo dapat mengeluarkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti
Undang-Undang (Perppu) penangguhan UU KPK. Dengan begitu, UU KPK yang baru tidak akan berlaku sampai batas waktu yang ditentukan.
"Setelah revisi UU KPK diundangkan, Presiden keluarkan Perppu (penangguhan), baru lanjutkan dalam satu tahun," kata Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jember Bayu Dwi Anggono di D'consulate Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019.
Bayu mengatakan selama satu tahun itu, Presiden bisa mengajak seluruh elemen kembali membahas revisi UU KPK. Pasal yang dinilai penting bisa dipertahankan, sebaliknya Pasal yang ditolak masyarakat bisa dihapus.
"Dalam proses legislasi seperti biasa, jangan terburu-buru seperti kemarin, tertutup, undang semua pihak, masyarakat sipil, KPK, parsitipatif terbuka," ucap Bayu.
Menurut Bayu, keputusan Perppu penangguhan UU KPK ini bisa menjadi solusi alternatif. Perppu ini diklaimnya menguntungkan semua pihak.
"KPK bisa bekerja seperti sedia kala dengan UU KPK sebelum revisi, tuntutan publik terpenuhi, DPR tidak kehilangan muka, ketiga kewibawaan Presiden terjaga," kata Bayu.
Bayu menyebut Perppu penangguhan merupakan hal yang lazim. Perppu ini bahkan pernah terjadi saat era orde baru dan era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Di antaranya, Perppu penangguhan pajak pertambahan nilai tahun 1984, Perppu 1 Tahun 2005 tentang penangguhan berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Serta Perppu Nomor 2 tahun 2006 tentang penangguhan peradilan perikanan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
