Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung tingginya angka korupsi di Indonesia dalam rakornas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sindiran disampaikan di hadapan kepala daerah dan inspektorat jenderal se-Indonesia.
"Baru saja kemarin, Jambi hampir semua anggota DPRD-nya mengalami masalah, jadi (korupsi) berjemaah," kata Kalla di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.
KPK menetapkan empat tersangka kasus suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Penyidik mengamankan uang Rp4,7 miliar yang diduga untuk dibagikan kepada anggota DPRD Jambi yang hadir dalam proses pengesahan, dalam operasi tangkap tangan, kemarin.
Kejadian serupa acap kali terjadi. Kalla menjelaskan tak hanya puluhan kepala daerah dibui karena kasus suap maupun korupsi. Setidaknya, sembilan mantan menteri juga sudah 'digasak' Lembaga Antirasywah.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan pengawasan dan sosialisasi di internal pemerintah harus ditingkatkan demi mencegah pelanggaran hukum. Kalla meminta inspektorat jenderal dan penegak hukum berkoordinasi.
"Sehingga tidak bertindak sendiri-sendiri yang memakan waktu dan kekhawatiran saudara sekalian di daerah," tegas Kalla.
Kalla juga mengingatkan kepala daerah dan inspektorat jenderal tak korupsi meski Undang-Undang Tipikor lebih lunak dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Kalla mengatakan aturan sebelumnya memungkinkan seseorang diperiksa KPK jika ditemukan analisis 'dapat' merugikan negara. Setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi, kata 'dapat' dalam aturan itu dihapus.
"Artinya adalah yang bersalah betul-betul dapat dibuktikan bersalah. Jadi sebenarnya Anda sudah lebih ringan hukum Tipikor itu untuk saudara-saudara semua," jelas Kalla.
Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung tingginya angka korupsi di Indonesia dalam rakornas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sindiran disampaikan di hadapan kepala daerah dan inspektorat jenderal se-Indonesia.
"Baru saja kemarin, Jambi hampir semua anggota DPRD-nya mengalami masalah, jadi (korupsi) berjemaah," kata Kalla di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.
KPK menetapkan empat tersangka kasus suap pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Jambi tahun anggaran 2018. Penyidik mengamankan uang Rp4,7 miliar yang diduga untuk dibagikan kepada anggota DPRD Jambi yang hadir dalam proses pengesahan, dalam operasi tangkap tangan, kemarin.
Kejadian serupa acap kali terjadi. Kalla menjelaskan tak hanya puluhan kepala daerah dibui karena kasus suap maupun korupsi. Setidaknya, sembilan mantan menteri juga sudah 'digasak' Lembaga Antirasywah.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan pengawasan dan sosialisasi di internal pemerintah harus ditingkatkan demi mencegah pelanggaran hukum. Kalla meminta inspektorat jenderal dan penegak hukum berkoordinasi.
"Sehingga tidak bertindak sendiri-sendiri yang memakan waktu dan kekhawatiran saudara sekalian di daerah," tegas Kalla.
Kalla juga mengingatkan kepala daerah dan inspektorat jenderal tak korupsi meski Undang-Undang Tipikor lebih lunak dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Kalla mengatakan aturan sebelumnya memungkinkan seseorang diperiksa KPK jika ditemukan analisis 'dapat' merugikan negara. Setelah digugat ke Mahkamah Konstitusi, kata 'dapat' dalam aturan itu dihapus.
"Artinya adalah yang bersalah betul-betul dapat dibuktikan bersalah. Jadi sebenarnya Anda sudah lebih ringan hukum Tipikor itu untuk saudara-saudara semua," jelas Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
