Jakarta: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara kurang mencerminkan keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta untuk segera menuntaskan penyelidikan pengadaan bantuan sosial (bansos).
“Ini pun juga harus kita dorong KPK nantinya untuk segera menuntaskan penyelidikan yang pengadaan bansos, kalau kemarin kan memang KPK selalu berkutat suap,” kata Boyamin dalam tayangan Metro Hari Ini di Metro TV, Senin, 23 Agustus 2021.
Boyamin mengharapkan Juliari dapat divonis seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Ia juga menyayangkan tindakan KPK yang tidak memberikan tuntutan seumur hidup kepada Juliari.
“KPK tidak berani menuntut seumur hidup jadi ya enggak bisa menyalahkan hakim,” ujarnya.
Hak politik yang dicabut serta uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar rupiah dinilai konsekuensi logis. Mengingat masyarakat Indonesia harus mendapatkan bansos yang ternyata sudah dipangkas.
Tindakan Juliari yang tidak mengakui perbuatannya di persidangan menurut Boyamin dapat memberatkan hukumannya. Namun, Boyamin mengaku tetap menghormati dan mematuhi putusan pengadilan meskipun dirasa kurang sesuai. (Widya Finola Ifani Putri)
Jakarta: Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai vonis 12 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara kurang mencerminkan keadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diminta untuk segera menuntaskan penyelidikan pengadaan bantuan sosial (bansos).
“Ini pun juga harus kita dorong KPK nantinya untuk segera menuntaskan penyelidikan yang pengadaan bansos, kalau kemarin kan memang KPK selalu berkutat suap,” kata Boyamin dalam tayangan
Metro Hari Ini di
Metro TV, Senin, 23 Agustus 2021.
Boyamin mengharapkan Juliari dapat divonis seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Ia juga menyayangkan tindakan KPK yang tidak memberikan tuntutan seumur hidup kepada Juliari.
“KPK tidak berani menuntut seumur hidup jadi ya enggak bisa menyalahkan hakim,” ujarnya.
Hak politik yang dicabut serta uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar rupiah dinilai konsekuensi logis. Mengingat masyarakat Indonesia harus mendapatkan bansos yang ternyata sudah dipangkas.
Tindakan Juliari yang tidak mengakui perbuatannya di persidangan menurut Boyamin dapat memberatkan hukumannya. Namun, Boyamin mengaku tetap menghormati dan mematuhi putusan pengadilan meskipun dirasa kurang sesuai.
(Widya Finola Ifani Putri) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
