Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto.

DPR Lembaga Termalas Lapor Kekayaan

Nasional lhkpn
Kautsar Widya Prabowo • 14 Januari 2019 16:39
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat DPR sebagai lembaga dengan tingkat kepatuhan terendah dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) 2018. Tak sampai separuh dari 536 wajib lapor di DPR yang melaporkan kekayaannya.
 
"Penyampaian elektronik 21,42 persen," kata Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dalam temu media, di Gedung KPK, Jakarta Pusat, Senin, 14 Januari 2019.
 
Menurut dia, angka itu justru menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya, dengan persentase 98 persen. Padahal, saat ini sistem penyampaian LKHP lebih mudah diakses, tidak seperti sebelumnya yang masih secara manual.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, KPK sempat mendirikan klinik pengisian LKHPN di gedung DPR, untuk memudahkan anggota parlemen. Sementara itu, penurunan presentasi ini diduga lantaran faktor masa akhir jabatan.
 
Baca: Legislator Daerah Paling Malas Lapor Harta Kekayaan
 
"Dugaan kita apakah sudah mau selesai, kedua mereka harus masukin (LKHPN) kalau mereka menjadi caleg, jangan-jangan mereka nunggu kalau nyaleg lewat KPU (Komisi Pemilihan Umum)," jelas dia.
 
Lembaga Antirusah juga mencatat lembaga legislatif lainnya seperti DPD memiliki kepatuhan tertinggi 57,5 persen dengan wajib lapor 80 orang. MPR menyusul dengan kepatuhan 50 persen dari wajib lapor dua orang, dan DPRD memiliki kepatuhan 28,77 persen dengan wajib lapor 15.229 orang.
 

 

(OGI)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi