Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.

Kasus Suap Distribusi Gula PTPN Segera Disidangkan

Fachri Audhia Hafiez • 02 November 2019 01:23

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan tersangka Pieko Nyotosetiadi dalam kasus dugaan suap terkait Distribusi Gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Tahun 2019. Perkara pemilik PT Fajar Mulia Transindo itu rencananya akan disidang di Jakarta. "Penyidik menyerahkan tersangka PNO, berkas, dan barang bukti ke penuntutan tahap dua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 1 November 2019. Febri mengatakan, KPK sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi dengan unsur Plt Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan, Direktur Komersil PTPN X, Direktur Komersil PTPN VII, Direktur Komersil PTPN XII, Direktur Komersil PTPN IX, Direktur Komersil PTPN XIV dan Direktur Komersil PTPN XI. Kemudian dari unsur Komisaris PTPN VI, Executive Vice President Comercial Director PTPN Holding, Sekretaris Direktur Pemasaran PTPN III Holding, Kepala Divisi Pemasaran Direktorat Pemasaran PTPN III Holding, Notaris dan Swasta. KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus ini. Selain Pieko, komisi antikorupsi juga menetapkan Direktur Utama PTPN III nonaktif Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana. Pieko Nyotosetiadi bersama perusahaan lainnya dikenal bergerak di bidang distribusi gula. KPK menduga ada pemberian hadiah atau janji senilai 45.000 dollar AS sebagai fee terkait distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019 dari Pieko kepada Dolly dan Kadek. Pieko yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penyidikan tersangka Pieko Nyotosetiadi dalam kasus dugaan suap terkait Distribusi Gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Tahun 2019. Perkara pemilik PT Fajar Mulia Transindo itu rencananya akan disidang di Jakarta.

"Penyidik menyerahkan tersangka PNO, berkas, dan barang bukti ke penuntutan tahap dua," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 1 November 2019.

Febri mengatakan, KPK sejauh ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 33 orang saksi dengan unsur Plt Direktur Utama PTPN III Holding Perkebunan, Direktur Komersil PTPN X, Direktur Komersil PTPN VII, Direktur Komersil PTPN XII, Direktur Komersil PTPN IX, Direktur Komersil PTPN XIV dan Direktur Komersil PTPN XI.

Kemudian dari unsur Komisaris PTPN VI, Executive Vice President Comercial Director PTPN Holding, Sekretaris Direktur Pemasaran PTPN III Holding, Kepala Divisi Pemasaran Direktorat Pemasaran PTPN III Holding, Notaris dan Swasta.

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus ini. Selain Pieko, komisi antikorupsi juga menetapkan Direktur Utama PTPN III nonaktif Dolly Pulungan dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana.

Pieko Nyotosetiadi bersama perusahaan lainnya dikenal bergerak di bidang distribusi gula. KPK menduga ada pemberian hadiah atau janji senilai 45.000 dollar AS sebagai fee terkait distribusi gula di PTPN III (Persero) tahun 2019 dari Pieko kepada Dolly dan Kadek.

Pieko yang diduga sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, Dolly dan Kadek disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda