ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Kasus Satelit Kemhan, Kejagung Koordinasi dengan Polisi Militer

Al Abrar • 19 Januari 2022 21:03
Jakarta:  Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan akan berkoordinasi dengan polisi militer dalam mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan proyek Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kemenetrian Pertahanan. Sebab kata Burhanuddin, pihaknya hanya melakukan penyidikan terhadap tersangka sipil, bukan militer.
 
"Namun, untuk menentukan apakah militer terlibat perlu adanya rapat koordinasi dengan polisi militer dan kewenangannya berada di polisi militer kecuali nanti ditentukan lain menjadi koneksitas," kata Burhanuddn, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 19 Januari 2022.
 
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah menyampaikan dugaan dugaan korupsi proyek pengadaan satelit naik ke tahap penyidikan. Dalam penanganannya, Febrie mengatakan, Kejagung telah melalui tahapan-tahapan proses hukum. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Kalau naik ke penyidikan, berarti ada bukti temuan yang cukup. Ini kita lihat bagaimana mengidentifikasi rekan-rekan penyidik bahwa ada perbuatan melawan hukum saat prosesnya. Kemudian, kita juga meyakini bahwa telah terjadi kerugian dan tinggal bagaimana kita akan melihat perkembangan dalam proses penyidikan untuk melihat siapa yang bertanggung jawab atau untuk menetapkan siapa tersangkanya,” ujar Febrie.  
 
Baca: Kasus Satelit Kemhan, Kejagung Geledah 3 Lokasi dan Sita Sejumlah Barang Bukti
 
Febrie menyampaikan, pihaknya sudah memeriksa pihak swasta yang dinilai paling bertanggung jawa karena sebagai rekanan pelaksana dan juga telah dilaksanakan penggeledahan. Menurut Febrie, penyidik mendalami peran dari awal dan melihat apakah perusahaan ini cukup dinilai mampu ketika diserahkan pekerjaan ini.
 
“Kemudian yang kedua, kita ingin melihat proses pelaksanaan dari rekan pelaksana, dan ini masih pendalaman dan tentunya kita periksa dari rekanan pelaksana karena ini pihak yang kita anggap paling bertanggung jawab dan ini adalah pihak swasta,” ujar Febrie. 
 
Sedangkan terkait dengan pihak militer, Febrie mengatakan perkara ini diserahkan ke Puspom TNI melalui Jaksa Agung Muda Pidana Militer. 
 
"Bidang Tindak Pidana Khusus akan terus berkoordinasi dalam progres penyidikan termasuk nanti ekspose atau gelar perkara yang dilakukan setelah hasil penyidikan cukup untuk menentukan tersangka," ujar Febrie.
 
(ALB)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif