Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

KPK Garap Bos Lippo Group James Riady

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 12 Desember 2019 03:28
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap CEO Lippo Group, James Riady, Kamis, 12 Desember 2019. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, milik Lippo Group.
 
James akan diperiksa bersama dengan tersangka eks Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO). Kuat dugaan kesaksian bos Lippo Group itu akan dikonfrontir dengan keterangan tersangka.
 
"Kamis 12 Desember 2019, KPK kembali berencana melakukan pemeriksaan terhadap tersangka BTO dalam kasus dugaan suap terkait perizinan Meikarta dan juga mengagendakan pemeriksaan James Tjahaja Riady sebagai saksi untuk BTO," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 12 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Lembaga Antirasuah mengultimatum James untuk bersikap kooperatif. Terpenting, hadir memenuhi panggilan penyidik. "Perlu diingat, kehadiran sebagai saksi merupakan kewajiban hukum," tegasnya.
 
KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Bartholomeus dan Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif