Jakarta: Lima anggota DPRD Bengkalis dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya diperiksa terkait kasus suap proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis, Riau.
Kelima legislator tersebut yakni dua anggota DPRD Bengkalis terpilih, Heru Wahyudi dari Fraksi PAN dan Hendri HS dari Fraksi Golkar. Kemudian, mantan anggota DPRD Bengkalis Daud Gultom dan James Rocky P Rumanjar dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, serta Misran Hamid dari Fraksi PDI Perjuangan.
“Kelimanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AMU (Bupati Bengkalis, Amril Mukminin),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Penyidik mengungkap sejumlah fakta baru dari kasus ini. Salah satunya aliran suap proyek jalan ke sejumlah anggota DPRD Bengkalis. Rangkaian pemeriksaan terhadap wakil rakyat Bengkalis pun terus dilakukan KPK untuk mengungkap terang dugaan tersebut.
KPK menetapkan Amril sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek multiyears pembangunan jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis. Amril diduga menerima suap atau gratifikasi dari PT CGA sebesar Rp5,6 miliar. Suap itu terkait pemulusan kontrak proyek multiyears pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kebupaten Bengkalis.
Proyek pembangunan jalan ini merupakan satu dari enam paket pekerjaan jalan di Kabupaten Bengkalis pada 2012 dengan nilai anggaran Rp537,33 miliar. Uang suap mengucur ke Amril dalam dua tahap, sebelum dan sesudah menjabat sebagai bupati Bengkalis.
Pemberian pertama pada Februari 2016, sebanyak Rp2,5 miliar. Pemberian kedua pada rentang waktu Juni dan Juli 2017 sebesar Rp3,1 miliar dalam bentuk dollar Singapura.
Amril dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
