Hendak Menemui Lukas Enembe, Dewas KPK: Firli Bahuri Tak Perlu Izin
Candra Yuri Nuralam • 24 Oktober 2022 13:47
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berencana ikut tim independen saat memeriksa kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Bumi Cendrawasih. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menilai tindakan Firli diperbolehkan karena dalam rangka bertugas.
"Kalau tidak dilarang kan tidak perlu izin, yang penting dalam rangka pelaksanaan tugas," ujar Albertina pada Medcom.id, Senin, 24 Oktober 2022.
Dewas KPK tak banyak merespons rencana Firli, karena hal itu sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua KPK. Firli juga bakal berkoordinasi terkait rencana itu.
"Kita komunikasikan. Nanti ada penjelasan ya. Tunggu dulu," kata Firli kepada Medcom.id.
Rencana pemeriksaan kesehatan Lukas disambut positif masyarakat Papua. Mantan KSAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Alex Makabori mendorong perhatian kepada Lukas tak hanya ditunjukkan KPK.
Dia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mesti turun tangan. Alex mengatakan kondisi Lukas yang tengah sakit mengganggu jalannya pemerintahan.
"Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini," kata Alex melalui keterangan tertulis.
Di samping itu, Alex meminta Lukas mengikuti jejaknya untuk taat dengan hukum. Dia sempat berpaling dan membela OPM, namun kembali kepada NKRI meski harus menjalani hukuman.
Alex juga merespons Lukas yang mendapat gelar Kepala Suku Besar Papua. Menurut Alex, hal tersebut tak cocok untuk Lukas.
"Karena Lukas tidak jujur mengelola dana otonomi khusus. Uang Otsus tidak tahu ke mana. Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur,” tegas Alex.
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berencana ikut tim independen saat memeriksa kesehatan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Bumi Cendrawasih. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho menilai tindakan Firli diperbolehkan karena dalam rangka bertugas.
"Kalau tidak dilarang kan tidak perlu izin, yang penting dalam rangka pelaksanaan tugas," ujar Albertina pada Medcom.id, Senin, 24 Oktober 2022.
Dewas KPK tak banyak merespons rencana Firli, karena hal itu sesuai dengan tugasnya sebagai Ketua KPK. Firli juga bakal berkoordinasi terkait rencana itu.
"Kita komunikasikan. Nanti ada penjelasan ya. Tunggu dulu," kata Firli kepada Medcom.id.
Rencana pemeriksaan kesehatan Lukas disambut positif masyarakat Papua. Mantan KSAD Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Alex Makabori mendorong perhatian kepada Lukas tak hanya ditunjukkan KPK.
Dia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mesti turun tangan. Alex mengatakan kondisi Lukas yang tengah sakit mengganggu jalannya pemerintahan.
"Lukas Enembe karena sakit, tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah, maka karena itu harus ada caretaker atau pejabat sementara untuk memimpin Papua ke depan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara ini," kata Alex melalui keterangan tertulis.
Di samping itu, Alex meminta Lukas mengikuti jejaknya untuk taat dengan hukum. Dia sempat berpaling dan membela OPM, namun kembali kepada NKRI meski harus menjalani hukuman.
Alex juga merespons Lukas yang mendapat gelar Kepala Suku Besar Papua. Menurut Alex, hal tersebut tak cocok untuk Lukas.
"Karena Lukas tidak jujur mengelola dana otonomi khusus. Uang Otsus tidak tahu ke mana. Adat Papua tidak mendukung orang yang tidak jujur. Kalau dia mau menjadi Ondoafi Besar bagi seluruh orang Papua, harus jujur,” tegas Alex. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
