medcom.id, Jakarta: Denny Indrayana, tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek payment gateway pembuatan paspor di Ditjen Imigrasi, Kemenkumhan, mengklaim mendapat dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menginisiasi proyek tersebut.
Menurut Denny, dukungan diterima saat Kemenkumham berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait proyek tersebut. "Dalam rapat, dukungan kami peroleh. Termasuk dari KPK," kata Denny saat hendak diperiksa di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2015).
Tak hanya dukungan, kata Denny, KPK malah memberi saran agar Kemenkumham berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. "Dan juga memperkuat landasan hukumnya," imbuh dia.
Pernyataan Denny berkebalikan dengan penyataan Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki. Taufiq menyebut, Direktur Dumas KPK, Eko Marjono justru memperingatkan Denny terkait potensi korupsi dalam proyek tersebut.
"Dia bilang hati-hati, karena ini memiliki peluang dan kerawanan untuk penyalahgunaan wewenang," kata Ruki menirukan pernyataan Eko kepada wartawan, Selasa 31 Maret.
medcom.id, Jakarta: Denny Indrayana, tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek
payment gateway pembuatan paspor di Ditjen Imigrasi, Kemenkumhan, mengklaim mendapat dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menginisiasi proyek tersebut.
Menurut Denny, dukungan diterima saat Kemenkumham berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait proyek tersebut. "Dalam rapat, dukungan kami peroleh. Termasuk dari KPK," kata Denny saat hendak diperiksa di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (2/4/2015).
Tak hanya dukungan, kata Denny, KPK malah memberi saran agar Kemenkumham berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. "Dan juga memperkuat landasan hukumnya," imbuh dia.
Pernyataan Denny berkebalikan dengan penyataan Plt Ketua KPK, Taufiequrrachman Ruki. Taufiq menyebut, Direktur Dumas KPK, Eko Marjono justru memperingatkan Denny terkait potensi korupsi dalam proyek tersebut.
"Dia bilang hati-hati, karena ini memiliki peluang dan kerawanan untuk penyalahgunaan wewenang," kata Ruki menirukan pernyataan Eko kepada wartawan, Selasa 31 Maret.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
