medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung peninjauan kembali ijazah pegawai negeri sipil (PNS) setelah maraknya penemuan ijazah palsu. Penggunaan ijazah palsu merupakan bukti seseorang tak jujur.
"Semua orang, apalagi PNS, selalu bersumpah untuk jalankan sesuai aturan yang ada sesuai kejujuran. Kalau pakai ijazah palsu berarti kan tidak jujur," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
JK menyebut, penggunaan ijazah palsu bagi pegawai negeri sipil sangat berbahaya. Sebab, tindakan pemalsuan bisa saja dilakukan terhadap hal lain.
Undang-Undang yang mengatur tentang hukuman pelanggaran ijazah palsu pun telah ada. Menurut dia, pengguna jasa ijazah palsu dapat dijerat dengan UU itu.
"UU kan ada itu siapa yang pakai ijazah palsu, maka dihukum sekian, diberlakukan saja," tandas JK.
Pemerintah tak perlu memperbaiki sistem pendidikan tinggi. Pria asal Makassar ini menegaskan pelaku pendidikan tinggal melaksanakan aturan yang berlaku. "Pokoknya perintah laksanakan aturan. Dan juga, buka saja siapa pakai ijazah palsu," tegas JK.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung peninjauan kembali ijazah pegawai negeri sipil (PNS) setelah maraknya penemuan ijazah palsu. Penggunaan ijazah palsu merupakan bukti seseorang tak jujur.
"Semua orang, apalagi PNS, selalu bersumpah untuk jalankan sesuai aturan yang ada sesuai kejujuran. Kalau pakai ijazah palsu berarti kan tidak jujur," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2015).
JK menyebut, penggunaan ijazah palsu bagi pegawai negeri sipil sangat berbahaya. Sebab, tindakan pemalsuan bisa saja dilakukan terhadap hal lain.
Undang-Undang yang mengatur tentang hukuman pelanggaran ijazah palsu pun telah ada. Menurut dia, pengguna jasa ijazah palsu dapat dijerat dengan UU itu.
"UU kan ada itu siapa yang pakai ijazah palsu, maka dihukum sekian, diberlakukan saja," tandas JK.
Pemerintah tak perlu memperbaiki sistem pendidikan tinggi. Pria asal Makassar ini menegaskan pelaku pendidikan tinggal melaksanakan aturan yang berlaku.
"Pokoknya perintah laksanakan aturan. Dan juga, buka saja siapa pakai ijazah palsu," tegas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
