Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Arga
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Arga

Pemberkasan Dugaan Suap Walkot Nonaktif Ambon Dikebut

Candra Yuri Nuralam • 18 Mei 2022 06:51
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengebut pemberkasan dugaan suap persetujuan izin pembangunan cabang retali pada 2020 di Ambon. Penyidik menyelesaikan berkas kasus itu secepatnya.
 
"Sejauh ini tim penyidik masih fokus lengkapi pembuktian perkara tersangka RL (Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy) dan kawan-kawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Mei 2022.
 
KPK sudah menjadwalkan pemeriksaan beberapa saksi. Selain itu, menangkap dan memeriksa tersangka sekaligus karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penggeledahan dilakukan penyidik untuk mendalami kasus ini. Tempat yang digeledah yakni Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Ambon pada Selasa, 17 Mei 2022.
 
Baca: KPK Geledah Kantor SKPD Pemkot Ambon
 
Richard Louhenapessy ditetapkan tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Ambon pada 2020. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi.
 
Selain Richard, Staf Tata Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Andrew Erin Hehanussa dan karyawan Alfamidi Kota Ambon, Amri menjadi tersangka dalam perkara ini. Amri masih dinyatakan buron.
 
Richard diduga mematok Rp25 juta kepada Amri untuk menyetujui dan menerbitkan dokumen izin ritel. Dokumen itu berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 
Selain itu, Amri juga mengguyur Richard Rp500 juta. Fulus itu untuk penerbitan persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail. Uang diberikan bertahap melalui Andrew.
 
KPK juga mengendus Richard menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi. Namun, hal itu masih didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.
 
Amri disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sedangkan, Richard dan Andrew disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif