Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif.

Kemenperin Klaim Produksi Minyak Goreng Tak Bermasalah Saat Langka

Nasional CPO kasus korupsi Kementerian Perindustrian Crosscheck Mafia Minyak Goreng
Candra Yuri Nuralam • 24 April 2022 14:29
Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan produksi minyak goreng tidak pernah bermasalah meski kelangkaan pernah terjadi. Produksi minyak goreng disebut selalu banyak meski ada kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).
 
"Kalau pada waktu itu, tidak ada masalah dengan produksi waktu kebijakan DMO, DFO dan HET," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dalam acara Crosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Terbukti Bikin Mafia Migor Mati?', Minggu, 24 April 2022.
 
Febri mengatakan hanya produksi oleokimia yang sempat bermasalah saat minyak goreng langka. Oleokimia tidak ada sangkut paut dengan minyak goreng.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Oleokimia itu produk akhirnya berupa kosmetik, sabun, mereka mengeluhkan mengenai bahan baku," ujar Febri.
 
Baca: Punya Data Harian, Anggota DPR Bingung Kemendag Kecolongan Ulah Mafia Migor
 
Febri meyakini pemerintah sudah bekerja baik dalam menjamin stok minyak goreng di Indonesia. Menurutnya, kelangkaan minyak goreng bukan karena kurangnya kerja pemerintah.
 
"Mungkin pada waktu itu kalau dari sisi suplai CPO untuk minyak goreng dan produksi minyak gorengnya tidak ada masalah," tutur Febri.
 
Sebelumnya, Kejagung menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi terkait minyak goreng. Salah satunya adalah anak buah Menteri Perdagangan M Lutfi, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
 
Adapun tiga tersangka lainnya adalah Master Parulian Tumanggor dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA dari PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang dari PT Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 
 
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif