medcom.id, Jakarta: Pemerintah masih terus menggodok surat keputusan bersama (SKB) peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). SKB merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas).
"Tujuannya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Perppu. Itu saja," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yoedhi Swastono saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 2 Agustus 2017.
Ke depan, kata dia, pemerintah daerah akan dilibatkan dalam forum komunikasi pimpinan daerah. Forum tersebut diciptakan untuk memberikan imbauan kepada mantan pengurus HTI.
Yoedhi menjelaskan, saat ini SKB masih digodok oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan. "Masih diproses, masih pembahasan. Nantikan saja," ucap dia.
Ia memastikan penerbitan SKB tak akan berdampak pada tindakan persekusi kepada eks anggota HTI. Oleh karena itu, sejak awal pemerintah mengimbau masyarakat untuk menahan aksi-aksi tak perlu terhadap bekas anggota HTI.
Pemerintah telah mengeluarkan peringatan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang berafiliasi dengan HTI. PNS itu diberi dua opsi, keluar dari HTI atau melepas seragam mereka.
Pada Senin 31 Juli, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memimpin rapat membahas SKB tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota HTI. Rapat diikuti Menpan RB, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, dan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/wkBAp3eb" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Pemerintah masih terus menggodok surat keputusan bersama (SKB) peringatan dan pembinaan terhadap mantan anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). SKB merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakat (Ormas).
"Tujuannya untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Perppu. Itu saja," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Yoedhi Swastono saat ditemui di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu, 2 Agustus 2017.
Ke depan, kata dia, pemerintah daerah akan dilibatkan dalam forum komunikasi pimpinan daerah. Forum tersebut diciptakan untuk memberikan imbauan kepada mantan pengurus HTI.
Yoedhi menjelaskan, saat ini SKB masih digodok oleh Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejaksaan. "Masih diproses, masih pembahasan. Nantikan saja," ucap dia.
Ia memastikan penerbitan SKB tak akan berdampak pada tindakan persekusi kepada eks anggota HTI. Oleh karena itu, sejak awal pemerintah mengimbau masyarakat untuk menahan aksi-aksi tak perlu terhadap bekas anggota HTI.
Pemerintah telah mengeluarkan peringatan kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang berafiliasi dengan HTI. PNS itu diberi dua opsi, keluar dari HTI atau melepas seragam mereka.
Pada Senin 31 Juli, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memimpin rapat membahas SKB tentang Peringatan dan Pembinaan Terhadap Mantan Anggota HTI. Rapat diikuti Menpan RB, Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo, dan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung M. Adi Toegarisman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
