Korban First Travel Minta Polda Buka Posko Pengaduan

medcom.id, Palembang: Mabes Polri diminta membuka posko pengaduan korban perusahaan biro perjalanan ibadah umrah First Travel di tingkat Polda. Hal itu untuk menampung laporan korban di daerah. "Korban penipuan First Travel bukan hanya di Jakarta, Bogor, Tanggerang, Depok, Bekasi. Tetapi juga ada dari Palembang dan daerah luar Pulau Jawa lainnya," kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan Hibzon Firdaus, di Palembang, Minggu 27 Agustus 2017. Korban First Travel di Palembang banyak yang mengadu ke YLK Sumsel. Mereka meminta bantuan untuk mendapatkan uang setoran biaya perjalanan ibadah umrah yang telah dilunasi sejak 2016, dan memfasilitasi mereka melapor ke Bareskrim di Jakarta. Baca: First Travel Angkat Tangan Soal Ganti Rugi Duit Calon Jemaah Korban penipuan biro perjalanan ibadah umrah yang meminta bantuan YLK itu sebagian besar masyarakat umum. Seperti; ibu rumah tangga, pedagang di pasar tradisional, buruh dan pekerja tidak tetap lainnya yang menabung sedikit demi sedikit untuk berangkat umrah. Para korban First Travel di kota itu kesulitan untuk pergi ke Jakarta hanya untuk menyampaikan pengaduan dan meminta pengembalian uang mereka. "Bisa saja Kapolri Jenderal tito Karnavian membuat kebijakan memerintahkan seluruh kapolda membuka posko pengaduan korban First Travel. Sehingga, datanya lebih jelas berapa banyak korban dari setiap provinsi terutama yang ada di luar Pulau Jawa," ujarnya. Untuk mencegah timbulnya korban penipuan, YLK Sumsel mengimbau umat Islam untuk teliti dalam memilih perusahaan jasa pelayanan perjalanan ibadah umrah. Agar tidak mengalami nasib yang sama dengan korban Fisrt Travel. "Hingga sekarang ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban penipuan travel umrah, karena tergiur penawaran biaya murah dan promo pelayanan dengan fasilitas penginapan di Madinah dan Mekkah setara hotel bintang tiga dan wisata ke tempat-tempat bersejarah di dua kota tersebut dengan bus AC eksekutif," ujar Hibzon. Dia meminta masyarakat tidak tergiur dengan travel yang menawarkan paket umrah dengan harga murah di bawah standar. Masyarakt juga diminta menentukan pilihan dengan mempelajari latar belakang pengelola perusahaan dan perizinan dari Kementerian Agama serta perizinan pendukung lainnya. Kasus yang sedang ditangani Mabes Polri itu diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi umat Islam di Sumsel dan daerah lain.