Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Medcom.id/Siti Yona
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah. Medcom.id/Siti Yona

ACT Tutupi Bayar Utang Rp10 Miliar ke Koperasi Syariah 212 dengan Dana Pembinaan UMKM

Siti Yona Hukmana • 03 Agustus 2022 15:53
Jakarta: Bareskrim Polri telah memeriksa Ketua Umum Koperasi Syariah 212, MS, mendalami aliran dana Rp10 miliar dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). MS mengakui adanya perjanjian kerja sama antara ACT dan Koperasi Syariah 212.
 
"Sesuai surat, ACT Nomor: 003/PERJ/ACT-KS212/II/2021 dan Koperasi Syariah 212 Nomor: 004-001/PKS/KS212-ACT/III/2021," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Agustus 2022. 
 
Nurul mengatakan MS menerima dana Rp10 miliar dari yayasan ACT. Namun, uang puluhan miliar rupiah itu untuk pemberian dana pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dalam surat perjanjian berisikan tentang pemberian dana pembinaan UMKM sebesar Rp10 miliar dan kemitraan penggalangan dana (fundraising) sosial dan kemanusiaan," ungkap Nurul. 
 
Sementara itu, Kasubdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri Kombes Andri Sudarmaji mengatakan sejatinya uang Rp10 miliar itu untuk pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Fulus Rp10 dari dana sosial yang diberikan Boeing itu diberikan dengan kamuflase pemberian dana pembinaan UMKM. 
 
"Sesuai perjanjian kerja sama (PKS) antara ACT dan Koperasi Syariah (212) bunyinya memang seperti itu (pemberian dana pembinaan UMKM), tapi faktanya merupakan pembayaran utang salah satu perusahaan afiliasi ACT. Jadi, dibuat PKS untuk menutupinya dan yang digunakan adalah dana sosial Boeing," jelas Andri kepada Medcom.id.
 

Baca: Dana Boeing Disalahgunakan ACT Bertambah Dua Kali Lipat, Jadi Rp68 Miliar


Polisi mengungkap Koperasi Syariah 212 menerima uang Rp10 miliar dari ACT saat penetapan tersangka. Dana itu merupakan uang kompensasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 yang diberikan Boeing. 
 
Awalnya, Boeing menyerahkan uang untuk 68 ahli waris korban kecelakaan Lion Air Rp138 miliar. ACT menggunakan untuk program yang telah dibuat kurang lebih Rp103 miliar, sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. 
 
Beberapa penyelewengan dana tersebut digunakan ACT untuk pengadaan armada rice truk senilai Rp2 miliar. Kemudian, program big food bus senilai Rp2,8 miliar, dan pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai Rp8,7 miliar.
 
"Selanjutnya untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juli 2022. 

4 petinggi ACT jadi tersangka

Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif