KPK Periksa Bupati Kebumen
Ilustrasi KPK - MI
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Bupati nonaktif Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Yahya diperiksa sebagai saksi terkait suap dan gratifikasi izin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebumen, Jawa Tengah dengan tersangka Hojin Anshari alias HA.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi pada Rabu, 21 Maret 2018.

Dalamn kasus ini Mohammad Yahya Fuad diduga menerima sejumlah fee dari bagi-bagi proyek dalam pengadaan barang dan jasa kepada beberapa kontraktor di Kabupaten Kebumen. Adapun proyek-proyek yang menggunakan APBD Kebumen itu antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur 2016 sebanyak Rp100 miliar, pembangunan RSUD Prembun senilai Rp36 miliar, dan ada juga proyek lain bernilai Rp40 miliar serta Rp20 miliar.


Proyek-proyek itu disinyalir sebagai balas budi atas pemenangan Yahya dalam kontestasi pilkada di daerahnya. Hojin yang seorang kontraktor dulunya merupakan bagian dari tim sukses Yahya. Hojin juga merupakan rekan tersangka lainnya yaitu Khayub.

(Baca juga: Bupati Kebumen Disebut Terima Suap dari Tiap Proyek)

Sebelumnya Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam dua perkara. Yahya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas suap izin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebumen, Jawa Tengah. 

Dalam kasus suap Yahya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Hojin. Mereka dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan pada kasus gratifikasi, keduanya diduga sebagai penerima gratifikasi. Mereka dijerat Pasal 12 huruf B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan, Khayub diduga selaku pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen, dijerat Pasal 5 ayat 1 atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎
 



(REN)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360