Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait permohonan uji materiel Pasal 85 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Beleid itu dinilai menguntungkan pihak bank ketika terjadi kasus salah transfer.
Permohonan itu tercatat pada nomor 59/PUU-XIX/2021. Selaku pemohon yakni, Indah Harini, sebagai pihak yang diperkarakan bank terkait salah transfer.
"Bahwa Pasal 85 ini terlalu memberikan kekuatan begitu besar kepada pihak bank untuk memidanakan siapa pun yang dianggap salah transfer. Padahal, sudah diberikan jawaban pihak bank bahwa itu uang Anda tidak masalah," kata kuasa hukum pemohon, Chandra Purna Irawan, saat persidangan yang disiarkan melalui akun YouTube MK, Rabu, 17 November 2021.
Chandra menceritakan hal yang menjadi pokok masalah dan merugikan kliennya. Masalah itu bermula ketika kliennya mendapat transfer uang ke rekeningnya sekitar Rp28 miliar pada 2019.
Kliennya melaporkan ke pihak bank sumber uang dari transfer itu. Sebab, terdapat keterangan invalid credit currency.
"Klien kami mendapatkan tiket yang disebut dengan mendapatkan trouble ticket sebagai tanda, bahwa klien kami telah melakukan pengaduan atau melakukan crosscheck atau mengonfirmasi kepada pihak bank," terang dia.
Pihak bank menyatakan tidak ada klaim bahkan komplain dari divisi lain terkait uang Rp28 miliar itu. Lalu, pihak bank menyatakan uang itu adalah milik klien Chandra.
"Klien kami datang sebanyak tiga kali dengan tanggal yang berbeda di bulan yang berbeda. Jadi, sekitar rentang dua bulan klien kami selalu mendatangi pihak bank. Lagi-lagi pihak bank menyatakan bahwa dana itu untuk Anda," beber Chandra.
Tiga bulan setelah itu, uang tersebut dimasukkan ke deposito di bank yang sama tetapi di divisi syariah. Namun, pada rentang Oktober-November 2020, klien Chandra mengaku ditelepon pihak bank bahwa uang itu salah transfer.
"Klien mendapatkan telepon bahwa itu salah transfer dan pihak bank tidak memberikan surat resmi. Tetapi hanya menyodorkan kertas HVS kosong dan klien kami diminta untuk mengembalikan dana itu," ujar Chandra.
Chandra tidak berkenan mengembalikan karena belum ada surat resmi. Sementara itu, proses konfirmasi uang kepada pihak bank sudah dilakukan sekitar setahun sebelum dinyatakan salah transfer.
"Akhirnya klien kami dilaporkan oleh pihak bank dengan dasar Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 terkait Transfer Dana," ujar Chandra.
Baca: Uji Materiil Ditolak MK, Holdingisasi Pertamina Tidak Melanggar UU
Pemohon menilai pihak bank tidak melihat iktikad baik penerima salah transfer, karena sejak awal sudah melaporkannya. Pihak bank juga mengabaikan prinsip zero hour rules. Yakni, jika tidak dipermasalahkan pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00.00 WIB, telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima.
Pada petitumnya pemohon meminta Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat selama dimaknai adanya iktikad baik dengan menanyakan atau klarifikasi kepada pihak bank. Lalu, tidak ada komplain atau keberatan dari pihak bank dalam batas waktu yang wajar.
Permohonan dibenahi
Majelis hakim MK memberikan masukan kepada pemohon. Menurut majelis, banyak yang mesti dilengkapi dari struktur permohonan.
Selain itu, posisi kedudukan hukum atau legal standing harus diperjelas. Posisi pemohon yang disebut tersangkut hukum harus diuraikan.
"Ini masih setengah-setengah pemohon, karena kita tidak tahu kerugian itu kalau tidak dijelaskan lebih mendalam apa yang dialami pemohon ini. Tersangka yang bagaimana, apa ditahan sekarang, apakah sudah diputus, dihukum, nah itu kan perlu agar kita mengerti," ujar Hakim Manahan MP Sitompul.
Hakim Suhartoyo menyatakan hal serupa. Menurut dia, legal standing principle perlu dikaitkan persoalan konstitualitas norma dan peristiwa yang dialami pemohon.
Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengingatkan permohonan dilengkapi dengan nomor lembaran negara dan dimasukkan dalam petitum. Kemudian, susunan permohonan mesti disusun lebih rapi dan teliti.
"Kemudian soal estetika penulisan tadi sudah diingatkan, ini spasi-spasinya belum sama, supaya disamakan jadi lebih indah ya," ujar Hakim Daniel.
Jakarta:
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan terkait permohonan
uji materiel Pasal 85 Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Transfer Dana. Beleid itu dinilai menguntungkan pihak bank ketika terjadi kasus salah transfer.
Permohonan itu tercatat pada nomor 59/PUU-XIX/2021. Selaku pemohon yakni, Indah Harini, sebagai pihak yang diperkarakan bank terkait salah transfer.
"Bahwa Pasal 85 ini terlalu memberikan kekuatan begitu besar kepada pihak bank untuk memidanakan siapa pun yang dianggap salah transfer. Padahal, sudah diberikan jawaban pihak bank bahwa itu uang Anda tidak masalah," kata kuasa hukum pemohon, Chandra Purna Irawan, saat persidangan yang disiarkan melalui akun YouTube MK, Rabu, 17 November 2021.
Chandra menceritakan hal yang menjadi pokok masalah dan merugikan kliennya. Masalah itu bermula ketika kliennya mendapat transfer uang ke rekeningnya sekitar Rp28 miliar pada 2019.
Kliennya melaporkan ke pihak bank sumber uang dari transfer itu. Sebab, terdapat keterangan
invalid credit currency.
"Klien kami mendapatkan tiket yang disebut dengan mendapatkan
trouble ticket sebagai tanda, bahwa klien kami telah melakukan pengaduan atau melakukan
crosscheck atau mengonfirmasi kepada pihak bank," terang dia.
Pihak bank menyatakan tidak ada klaim bahkan komplain dari divisi lain terkait uang Rp28 miliar itu. Lalu, pihak bank menyatakan uang itu adalah milik klien Chandra.
"Klien kami datang sebanyak tiga kali dengan tanggal yang berbeda di bulan yang berbeda. Jadi, sekitar rentang dua bulan klien kami selalu mendatangi pihak bank. Lagi-lagi pihak bank menyatakan bahwa dana itu untuk Anda," beber Chandra.
Tiga bulan setelah itu, uang tersebut dimasukkan ke deposito di bank yang sama tetapi di divisi syariah. Namun, pada rentang Oktober-November 2020, klien Chandra mengaku ditelepon pihak bank bahwa uang itu salah transfer.
"Klien mendapatkan telepon bahwa itu salah transfer dan pihak bank tidak memberikan surat resmi. Tetapi hanya menyodorkan kertas HVS kosong dan klien kami diminta untuk mengembalikan dana itu," ujar Chandra.
Chandra tidak berkenan mengembalikan karena belum ada surat resmi. Sementara itu, proses konfirmasi uang kepada pihak bank sudah dilakukan sekitar setahun sebelum dinyatakan salah transfer.
"Akhirnya klien kami dilaporkan oleh pihak bank dengan dasar Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 terkait Transfer Dana," ujar Chandra.
Baca:
Uji Materiil Ditolak MK, Holdingisasi Pertamina Tidak Melanggar UU
Pemohon menilai pihak bank tidak melihat iktikad baik penerima salah transfer, karena sejak awal sudah melaporkannya. Pihak bank juga mengabaikan prinsip
zero hour rules. Yakni, jika tidak dipermasalahkan pengirim atau penyelenggara hingga pukul 00.00 WIB, telah terjadi perpindahan hak dari pengirim ke penerima.
Pada petitumnya pemohon meminta Pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat selama dimaknai adanya iktikad baik dengan menanyakan atau klarifikasi kepada pihak bank. Lalu, tidak ada komplain atau keberatan dari pihak bank dalam batas waktu yang wajar.
Permohonan dibenahi
Majelis hakim MK memberikan masukan kepada pemohon. Menurut majelis, banyak yang mesti dilengkapi dari struktur permohonan.
Selain itu, posisi kedudukan hukum atau
legal standing harus diperjelas. Posisi pemohon yang disebut tersangkut hukum harus diuraikan.
"Ini masih setengah-setengah pemohon, karena kita tidak tahu kerugian itu kalau tidak dijelaskan lebih mendalam apa yang dialami pemohon ini. Tersangka yang bagaimana, apa ditahan sekarang, apakah sudah diputus, dihukum, nah itu kan perlu agar kita mengerti," ujar Hakim Manahan MP Sitompul.
Hakim Suhartoyo menyatakan hal serupa. Menurut dia,
legal standing principle perlu dikaitkan persoalan konstitualitas norma dan peristiwa yang dialami pemohon.
Hakim Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengingatkan permohonan dilengkapi dengan nomor lembaran negara dan dimasukkan dalam petitum. Kemudian, susunan permohonan mesti disusun lebih rapi dan teliti.
"Kemudian soal estetika penulisan tadi sudah diingatkan, ini spasi-spasinya belum sama, supaya disamakan jadi lebih indah ya," ujar Hakim Daniel.
(AZF)
