medcom.id, Jakarta: Persoalan faslititas yang kurang memadai dan kelebihan kapasitas yang terjadi di lapas mendorong adanya wacana swastanisasi lapas. Pengelolaan lapas yang diserahkan ke pihak swasta dinilai menguntungkan.
"Keuntungannya, pemerintah tidak perlu repot soal penambahan atas kekurangan sipir penjara dan di negara lain lapas yang dikelola oleh swasta saling berkompetisi untuk menunjukkan mana yang lebih baik dan efisien dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana," ujar anggota Komisi III DPR Arsul Sani, dalam Metro News, Rabu 12 April 2017.
Arsul mengatakan rencana ini baru sebatas kajian awal. Artinya, jika kemudian terwujud maka akan ada lapas yang dibangun, dikelola dan segala sesuatunya dilakukan oleh swasta, pemerintah hanya tinggal membayar.
Selain soal kelebihan kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai, persoalan lain yang paling mendasar, kata Arsul, adalah perlunya evaluasi terhadap pengelolaan lapas dan kebijakan pemidanaan yang harus disesuaikan dengan sistem pidana terpadu.
Hal ini berkaitan dengan stigma negatif terkait sipir lapas yang kerap kali menghalalkan larangan-larangan di lapas untuk dijadikan sebagai lahan uang. Seperti peredaran narkoba, pungli, dan sebagainya.
medcom.id, Jakarta: Persoalan faslititas yang kurang memadai dan kelebihan kapasitas yang terjadi di lapas mendorong adanya wacana swastanisasi lapas. Pengelolaan lapas yang diserahkan ke pihak swasta dinilai menguntungkan.
"Keuntungannya, pemerintah tidak perlu repot soal penambahan atas kekurangan sipir penjara dan di negara lain lapas yang dikelola oleh swasta saling berkompetisi untuk menunjukkan mana yang lebih baik dan efisien dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana," ujar anggota Komisi III DPR Arsul Sani, dalam
Metro News, Rabu 12 April 2017.
Arsul mengatakan rencana ini baru sebatas kajian awal. Artinya, jika kemudian terwujud maka akan ada lapas yang dibangun, dikelola dan segala sesuatunya dilakukan oleh swasta, pemerintah hanya tinggal membayar.
Selain soal kelebihan kapasitas dan fasilitas yang kurang memadai, persoalan lain yang paling mendasar, kata Arsul, adalah perlunya evaluasi terhadap pengelolaan lapas dan kebijakan pemidanaan yang harus disesuaikan dengan sistem pidana terpadu.
Hal ini berkaitan dengan stigma negatif terkait sipir lapas yang kerap kali menghalalkan larangan-larangan di lapas untuk dijadikan sebagai lahan uang. Seperti peredaran narkoba, pungli, dan sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
