Sekretaris Daerah nonaktif Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK). Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Sekretaris Daerah nonaktif Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK). Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul

Sekda Jabar Iwa Karniwa Ditahan

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 30 Agustus 2019 18:18
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Daerah nonaktif Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa (IWK). Tersangka suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Bekasi, milik Lippo Group, itu mendekam di bui 20 hari ke depan.
 
“IWK ditahan di rutan Guntur,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, di Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2019.
 
Penyidik memeriksa Iwa sebagai tersangka hari ini. Iwa dicecar soal penerimaan uang selama menjabat sebagai Sekda Jabar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“KPK juga sedang mendalami informasi lain yang diterima dari masyarakat terkait yang bersangkutan selama menjadi sekda,” kata Yuyuk.
 
Iwa yang mengenakan rompi tahanan KPK tak berkomentar banyak soal pemeriksaan dan penahanannya. Iwa menegaskan bakal kooperatif menjalani proses hukum di KPK.
 
“Dan Alhamdulillah tadi sudah mendapatkan pemeriksaan secara baik dan profesional oleh penyidik dan saya akan ikuti proses. Mengenai substansi silakan ke penasihat hukum,” kata Iwa meninggalkan wartawan.
 
KPK menjerat sebelas orang dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwan dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai bupati Bekasi.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif