Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenteng dua koper berisi dokumen prosedur penanganan perkara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi). Dokumen-dokumen itu bakal dijadikan bukti menjerat Romi dalam sidang praperadilan.
"Terkait dengan dokumen atau pun surat-surat yang dijadikan bukti memang banyak, cukup banyak terkait dengan yang bersangkutan langsung," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2019.
Setiadi enggan memerinci berkas-berkas yang diserahkan. Namun, dia memastikan dua koper bukti yang dibawa itu autentik untuk 'membungkam' pihak Romi.
"Baik saksi maupun tersangka dan juga perkara-perkara praperadilan lainnya yang akan kami jadikan sebagai bukti tambahan di dalam proses penanganan terhadap yang bersangkutan," ujar Setiadi.
(Baca juga: KPK Kantongi Percakapaan Menag Lukman Dengan Romahurmuziy)
Setiadi mengklaim koper berisi lebih dari 30 bukti terkait kasus suap jual beli jabatan yang menjerat Romi. Keseluruhan isi di dalamnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Romi mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Romi menilai penangkapannya ilegal. KPK disebut melakukan penyidikan tanpa surat perintah.
Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Romi Maqdir Ismail saat membacakan nota praperadilan mewakili mantan Ketua Umum PPP itu. Penyadapan yang dilakukan berbeda dengan tanggal yang diperintahkan dalam surat tugas KPK.
"Kedatangan Haris Hasanudin ke rumah Romi 6, Februari 2019 membuktikan adanya penyadapan sebelum itu, berarti surat penyelidikan dan surat perintah tugas seharusnya dari tanggal itu,' kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Senin 6 Mei 2019.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menenteng dua koper berisi dokumen prosedur penanganan perkara mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi). Dokumen-dokumen itu bakal dijadikan bukti menjerat Romi dalam sidang praperadilan.
"Terkait dengan dokumen atau pun surat-surat yang dijadikan bukti memang banyak, cukup banyak terkait dengan yang bersangkutan langsung," kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2019.
Setiadi enggan memerinci berkas-berkas yang diserahkan. Namun, dia memastikan dua koper bukti yang dibawa itu autentik untuk 'membungkam' pihak Romi.
"Baik saksi maupun tersangka dan juga perkara-perkara praperadilan lainnya yang akan kami jadikan sebagai bukti tambahan di dalam proses penanganan terhadap yang bersangkutan," ujar Setiadi.
(Baca juga:
KPK Kantongi Percakapaan Menag Lukman Dengan Romahurmuziy)
Setiadi mengklaim koper berisi lebih dari 30 bukti terkait kasus suap jual beli jabatan yang menjerat Romi. Keseluruhan isi di dalamnya berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.
Sebelumnya, Romi mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Romi menilai penangkapannya ilegal. KPK disebut melakukan penyidikan tanpa surat perintah.
Hal ini diungkapkan oleh Kuasa Hukum Romi Maqdir Ismail saat membacakan nota praperadilan mewakili mantan Ketua Umum PPP itu. Penyadapan yang dilakukan berbeda dengan tanggal yang diperintahkan dalam surat tugas KPK.
"Kedatangan Haris Hasanudin ke rumah Romi 6, Februari 2019 membuktikan adanya penyadapan sebelum itu, berarti surat penyelidikan dan surat perintah tugas seharusnya dari tanggal itu,' kata Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jakarta, Senin 6 Mei 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
