medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menelusuri penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bila nantinya terjadi penyelewengan. Saat ini, KPK sama sekali belum mengawasi penggunaan dana haji dengan angka fantastis itu.
"Kalau ada informasi dana haji kasih tahu kita. Nanti kita lihat. Kaget juga kita (sekitar) 95 triliun, gede juga. Wah kenapa enggak kita lihat ya dia pakai uang apa saja," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jumat 4 Agustus 2017.
Menurut dia, penggunaan dana haji buat infrastruktur dilakukan karena ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Regulasi akan menjadi kajian KPK ke Kementerian Agama.
"Ini kategorinya dia bisa memungut karena ada pemerintah memberi otoritas. Jadi itu dasar kita me-review ke Kemenag kalau kita mau masuk," jelas Pahala.
Pahala memastikan mengambil tindakan hukum bila menemukan penyelewengan dalam penggunaan dana tersebut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut dana haji yang mencapai Rp90 triliun bisa menjadi potensi besar dimanfaatkan pemerintah. Ia ingin dana tersebut 'ditanam' ke proyek pembangunan nasional yang menguntungkan negara.
Wacana itu pun menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menentang penggunaan dana untuk infrastruktur. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, dana haji sebaiknya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Ia menilai selama ini pemerintah zalim terhadap pelayanan haji. Pelayanan haji masih banyak bermasalah, khususnya saat masa persiapan.
"Jangan mentang-mentang ini uang mengumpul, uang dipakai untuk keperluan negara membangun infrastruktur. Salah," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.
medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menelusuri penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur bila nantinya terjadi penyelewengan. Saat ini, KPK sama sekali belum mengawasi penggunaan dana haji dengan angka fantastis itu.
"Kalau ada informasi dana haji kasih tahu kita. Nanti kita lihat. Kaget juga kita (sekitar) 95 triliun, gede juga. Wah kenapa enggak kita lihat ya dia pakai uang apa saja," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat dikonfirmasi, Jumat 4 Agustus 2017.
Menurut dia, penggunaan dana haji buat infrastruktur dilakukan karena ada regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Regulasi akan menjadi kajian KPK ke Kementerian Agama.
"Ini kategorinya dia bisa memungut karena ada pemerintah memberi otoritas. Jadi itu dasar kita me-review ke Kemenag kalau kita mau masuk," jelas Pahala.
Pahala memastikan mengambil tindakan hukum bila menemukan penyelewengan dalam penggunaan dana tersebut.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyebut dana haji yang mencapai Rp90 triliun bisa menjadi potensi besar dimanfaatkan pemerintah. Ia ingin dana tersebut 'ditanam' ke proyek pembangunan nasional yang menguntungkan negara.
Wacana itu pun menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menentang penggunaan dana untuk infrastruktur. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, dana haji sebaiknya untuk meningkatkan pelayanan ibadah haji yang lebih baik. Ia menilai selama ini pemerintah zalim terhadap pelayanan haji. Pelayanan haji masih banyak bermasalah, khususnya saat masa persiapan.
"Jangan mentang-mentang ini uang mengumpul, uang dipakai untuk keperluan negara membangun infrastruktur. Salah," tegas Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 28 Juli 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
