Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. ANT/Agus Bebeng.
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. ANT/Agus Bebeng.

Jokowi Diminta Adil Dalam Memberikan Grasi

Nasional grasi
Nur Azizah • 03 Desember 2019 15:15
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta adil memberikan grasi kepada narapidana. Pemberian grasi tidak boleh tebang pilih seperti pemberian grasi pada mantan Gubernur Riau Annas Maamun.
 
"Saya kira sangat pantas dipertanyakan. Kenapa ada grasi untuk orang tertentu? Kenapa ini tidak berlaku pada yang lain?" Kata anggota DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Desember 2019.
 
Fadli mengatakan sikap itu diperlukan agar tak mengganggu komitmen pemberantasan korupsi. Narapidana tak bakal jera jika grasi diberikan berdasarkan penilaian suka atau tak suka. Politikus Partai Gerindra itu tak setuju grasi diberikan karena kondisi kesehatan dan umur. Kondisi itu kerap dialami para narapidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau faktor usia dan kesehatan, kan yang lain juga ada. Presiden mau mengeluarkan grasi sebaiknya yang adil, tidak orang tertentu," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Presiden Widodo memangkas hukuman terpidana kasus korupsi mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas mengidap komplikasi penyakit.
 
"Berbagai penyakit sesuai keterangan dokter, seperti PPOK (penyakit paru obstruktif kronis)(COPD akut), dispepsia syndrome, gastritis (radang lambung), hernia dan sesak napas (membutuhkan pemakaian oksigen setiap hari)," kata Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Ade Kusmanto.
 
Ade menyebut pemberian grasi Annas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Grasi. Annas diberikan grasi dengan alasan kesehatan.
 
Selain itu, Annas telah berusia 78 tahun. Terpidana bisa mengajukan grasi ketika telah berumur 70 tahun lebih. Ade melanjutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Pasal 6A ayat 1 dan 2 memperbolehkan Menteri Hukum dan HAM meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi terkait kepentingan kemanusiaan.
 
"Selanjutnya Presiden dapat memberikan grasi setelah memperhatikan pertimbangan hukum tertulis dari Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan HAM," kata Ade.
 
Annas diganjar hukuman 7 tahun penjara pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA). Putusan MA itu menambah satu tahun hukuman dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.
 
Vonis menyatakan Annas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara korupsi alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Annas terbukti menerima suap Rp500 juta dari Ketua Asosiasi Kelapa Sawit, Gulat Medali Emas Manurung.
 
Suap diberikan supaya Annas mengakomodasi permintaan terkait revisi kawasan hutan. Sementara lahan yang diajukan bukan rekomendasi tim terpadu.
 
Dengan diberikan grasi, hukuman Annas dikurangi dari tujuh tahun menjadi enam tahun. Annas dinyatakan bebas pada 3 Oktober 2020 dari semula 3 Oktober 2021.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif