Bebas, La Nyalla Sujud Syukur

medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti meluapkan emosinya setelah divonis bebas. Dia sujud syukur begitu hakim menyatakan tidak bersalah dalam dugaan korupsi dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Ekspresi kesenangan itu juga ditunjukan pendukung La Nyalla yang hadir di ruang sidang. Mereka terus menggemakan takbir begitu mendengar hakim membacakan putusan bebas. "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar!" teriak pendukung La Nyalla di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (27/12/2016). Mereka baru tenang ketika diminta untuk fokus mendengarkan putusan. Begitu vonis selesai dibacakan, para pendukung saling bersalaman, berpelukan dengan senyum merekah. Baca: La Nyalla Divonis Bebas La Nyalla divonis bebas karena dinilai tidak terbukti melakukan korupsi dana hibah pengembangan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak bisa dibuktikan secara hukum sehingga terdakwa harus dibebaskan. "Mengadili menyatakan terdakwa La Nyalla Mahmud Mattalitti tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, membebaskan terdakwa dari kedua dakwaan," kata Hakim Sumpeno. Hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Jaksa juga diperintahkan memulihkan harkat dan martabat dari La Nyalla. Putusan ini tidak bulat keluar dari musyawarah lima hakim. Dua dari lima hakim, Sigit Herman Binaji dan Anwar, mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Menurut Hakim Anwar, Terdakwa patut bertanggungjawab secara formal dan materiil atas dana hibah yang diterima Kadin Jatim. Dana hibah, kata dia, tidak dibenarkan untuk digunakan di luar kegunaan yang disusun dalam proposal. La Nyalla dinilai abai dengan tidak pernah mengecek ulang kepada anak buahnya terkait asal uang untuk pembelian saham Initial Public Offering (IPO) Bank Jatim. Keuntungan Rp1,1 miliar yang didapat dari hasil penjualan IPO Bank Jatim harus dikembalikan kepada negara karena diperoleh dari dana yang berasal dari negara. Sementara sebelumnya, JPU menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan kepada La Nyalla. Jaksa juga menuntut agar La Nyalla diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,115 miliar. Dalam tuntutan jaksa, La Nyalla dinilai terbukti mengorupsi dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jatim pada periode 2011-2014 senilai Rp48 miliar. Dana tersebut dicairkan bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Jaringan Usaha Antar Provinsi Kadin Jatim Diar Kusuma Putra dan Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kadin Jatim Nelson Sembiring. Pada 2011 ada dana hibah Rp13 miliar. Rp9,3 miliar di antaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh La Nyalla, Diar dan Nelson. Pada 2012, ada dana hibah Rp10 miliar. Dari jumlah itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Rp6,6 miliar. Dari jumlah itu, Rp1,3 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. La Nyalla meminta Diar mentransfer ke rekeningnya Rp900 juta di Bank Mandiri dan Rp400 juta di rekeningnya di Citibank. Selain itu La Nyalla menggunakan dana Kadin sebesar Rp5,36 miliar untuk pembelian IPO Bank Jatim atas namanya. Pada 11 Juli 2012, La Nyalla Mattalitti melalui PT Mandiri Sekuritas tercatat mendapatkan IPO Bank Jatim sejumlah 12.340.500 lembar di harga Rp430 per lembar. Selanjutnya, dia menjual saham Bank Jatim secara bertahap pada 2 April 2013 dan 23 Februari 2015 dengan nilai total seluruhnya Rp6,411 miliar. Dari situ, dia mendapat selisih keuntungan sejumlah Rp1,105 miliar. Jaksa mengatakan, La Nyalla mengaku tidak mengetahui pembelian IPO menggunakan dana hibah sehingga pembelian IPO dianggap sebagai utang. Namun, dalam persidangan diketahui tidak ada dana pribadi yang disimpan Diar untuk dibelikan IPO. Keterangan tersebut bertentangan dengan keterangan Diar dan Edi Kusdaryanto dari Bagian Keuangan Kadin Jatim. Mereka mengatakan sudah memberitahu soal pembelian IPO dan minat untuk membeli IPO sejumlah Rp20 miliar namun terdakwa hanya mendapat jatah Rp5,3 miliar. Jaksa membantah keterangan La Nyalla yang mengatakan sudah ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Diar dan Nelspon pada Oktober dan November 2012 untuk pembelian IPO. Namun, bukti pengembalian tidak didukung dengan bukti pengembalian sistem keuangan. Dalam persidangan, Diar mengatakan pengembalian IPO tidak tercatat dan hanya ada dalam catatan kecil. Sementara itu, Edi mengatakan tidak pernah ada pengembalian dana hibah tahun 2012 karena tidak tercatat dalam buku kas dan tidak tersimpan dalam brankas. La Nyalla selanjutnya menandatangani surat pengakuan utang yang seolah-olah dilakukan tanggal 9 Juli 2012. Namun surat itu tidak benar karena materai yang digunakan dalam surat dimaksud baru dicetak Perum Peruri pada 11 Juni 2014 sedangkan surat pengakuan utang dibuat pada 9 Juli 2012. Kemudian, pada 2013 ada Rp15 miliar anggaran yang dicairkan dari dana hibah Provinsi Jawa Timur. Dari sana, ada dana yang tidak dapat dipertanggunjawabkan Rp8,5 miliar. Selanjutnya pada 2014 terdapat pencairan dana hibah Rp10 miliar. Dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan La Nyalla dengan Diar dan Nelson adalah Rp5,3 miliar. "Agar seolah-olah dana hibah pada 2011-2014 sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), terdakwa meminta Heru Susanto sebagai Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Pemprov Jatim untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang telah disesuaikan dengan RAB dengan cara merekayasa dengan RAB dengan cara merekayasa data pendukung laporan pertanggungjawaban," ungkap jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya Didik Farkhan. Perbuatan-perbuatan itu juga memperkaya Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring sebesar Rp26,65 miliar. Sementara itu, perbuatan ini dinilai merugikan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp27,76 miliar atau setidak-tidaknya Rp26,654 miliar. Terkait perkara ini, Nelson Sembiring sudah dijatuhi hukuman penjara lima tahun delapan bulan. Diar Kusuma Putra pun dihukum satu tahun dan dua bulan penjara.