Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mempertegas komitmen antikorupsi melalui penandatanganan pakta integritas. Ada empat hal yang digarisbawahi dalam pakta integritas itu, yakni berkomitmen tidak menerima suap, tidak menerima imbalan, tidak menerima hadiah yang tidak wajar, dan tidak menerapkan gaya hidup mewah.
Menteri LHK Siti Nurbaya menekankan pakta integritas ini harus dimulai dari jajaran pimpinan. "Saya menegaskan, dalam bahasa yang lebih sederhana, yaitu "do what you say". Lakukan apa yang sudah menjadi komitmen. Itu sederhana, tapi tidak gampang," kata Siti, Rabu, 9 Desember 2020.
Penandatanganan pakta integritas bertepatan dengan momen peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada 9 Desember 2020. Peringatan ini diharapkan tidak berhenti hanya menjadi refleksi, melainkan menjadi bagian dari transformasi nyata.
"Saya ingin mengingatkan ada dua bobot penting yang menjadi ciri profesional. Pertama, kerja yang terukur. Dan kedua, integritas yang tinggi. Hal penting lainnya yaitu artikulasi kebijakan yang ditopang aspek legalitas, praktis, dan ilmiah," kata Siti.
Direktur Visi Integritas Ade Irawan berharap penandatanganan pakta integritas ini bisa diikuti oleh kementerian atau lembaga lain. Ade menekankan komitmen pimpinan menjadi modal yang penting untuk memmberi contoh kepada bawahan.
Selanjutnya, Ade meminta KLHK membuat peta risiko untuk langkah mitigasi. Lalu, mengembangkan sistem dan membangun institusi untuk memastikan tidak ada ruang bagi korupsi. "Bisa dengan membentuk whistle blowing system," tutur Ade.
Memperingati Hakordia 2020, KLHK bekerja sama dengan Visi Integritas juga menggelar Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Langkah ini dilakukan untuk menekan praktik lancung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
