Pengaitan Narasi Setop Bayar Pajak dengan Harta ASN Tajir Rafael Alun Tak Bijak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat tidak mengaitkan narasi setop bayar pajak dengan kekayaan aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Menolak membayar pajak dinilai tidak bijak. "Kalau ada narasi setop bayar pajak, saya pikir itu sangat-sangat tidak bijak," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari 2023. Alex menjelaskan pembayaran pajak digunakan untuk memaksimalkan penerimaan negara untuk pembangunan. Narasi penolakan itu diyakini bisa membuat kemajuan tertunda. "Yang jelas KPK mendukung Direktorat Jenderal Pajak mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak, bisa tetap eksis di pajak," ucap Alex. Masyarakat juga diminta tidak terprovokasi dengan narasi tersebut. Bayar pajak hukumnya tetap wajib untuk warga negara. "Orang bijak tentu taat pajak," ujar Alex.   Harta pejabat Kemenkeu sedang menjadi topik hangat usai Rafael Alun Trisambodo tercatat memiliki kekayaan Rp56 miliar. Anaknya, Mario Dandy Satriyo, turut disorot karena pamer barang mewah dan terjerat kasus penganiayaan.   Rafael Alun Trisambodo menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sejak Jumat 24 Februari 2023. Hal ini ia sampaikan secara tertulis dalam surat terbuka.   "Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tulisnya dikutip Medcom.id, Jumat, 24 Februari 2023.   Rafael memastikan akan menjalani proses klarifikasi terhadap LHKPN miliknya yang mencapai Rp56 miliar. Ia juga mematuhi proses hukum yang tengah berjalan terhadap putranya, Mario Dandy Satriyo. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id