medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta semua pihak menghormati keputusan DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Kita hormatilah lembaga negara kita. Kalau saya dimintai pendapat, ya harus kita hormati keputusan itu," kata Surya di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, (14/1/2015)
"Saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personal atau pribadi siapapun," sambungnya.
Surya mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Budi. Menurutnya, status hukum jenderal bintang tiga itu belum jelas.
"Asas praduga tidak bersalah harus kita ke depankan. Sama halnya lembaga KPK atau lembaga apapun juga. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan dan keputusannya," tuturnya.
Budi diduga menerima hadiah terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Budi Gunawan berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh meminta semua pihak menghormati keputusan DPR menyetujui Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri.
"Kita hormatilah lembaga negara kita. Kalau saya dimintai pendapat, ya harus kita hormati keputusan itu," kata Surya di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, (14/1/2015)
"Saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personal atau pribadi siapapun," sambungnya.
Surya mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Budi. Menurutnya, status hukum jenderal bintang tiga itu belum jelas.
"Asas praduga tidak bersalah harus kita ke depankan. Sama halnya lembaga KPK atau lembaga apapun juga. Siapa yang bisa memastikan mereka tidak melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan dan keputusannya," tuturnya.
Budi diduga menerima hadiah terkait dengan transaksi-transaksi mencurigakan saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir Deputi Sumber Daya Manusia Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya di Mabes Polri.
KPK menyangkakan Budi Gunawan berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
