medcom.id, Jakarta: Bareskrim Mabes Polri akan mengusut kepemilikan senjata ilegal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Hal ini terkait dengan laporan masyarakat dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kepada Bareskrim.
"Semua yang berkaitan pelaggaran hukum, kami tegakan. Kami harus menegakkan hukum sejelas-jelasnya," kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/2/2015).
Budi menegaskan, semua kepemilikan senjata api ilegal harus ditindak tegas. Karena melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. "Yang jelas (pengusutan senjata api) tidak ada rekasaya. Itu yang penting," ujarnya.
Menurut Budi, kepemilikian senjata ilegal adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bahkan, Budi menilai tindakan ini sebagai pelanggran hukum berat. "Semua diatur, kepemilikian, semua amunisi dipertanggung jawabkan. Aturan kepemilikan senjata memang demikian, punya amunisi berapa, dipakainya untuk apa saja, dan harus dibuat berita acara. Untuk mempertanggungjawabkan," kata Budi.
Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia telah melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/160/II/2015/Bareskrim. Dengan pihak terlapor Abraham Samad atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.
Dalam laporan tersebut, mereka melampirkan bukti berupa fotocopy surat izin pemindahtanganan hibah senjata api dan bukti fotocopy berita dari media terkait senpi yang dimiliki Abraham Samad.
Pagi ini Abraham Samad telah resmi dinyatakan Polda Sulsel sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Menurut Anda haruskah Abraham Samad mengundurkan diri sebagai Ketua KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka?
Sampaikan aspirasi Anda melalui polling di akun facebook Metro TV ini.
medcom.id, Jakarta: Bareskrim Mabes Polri akan mengusut kepemilikan senjata ilegal Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Hal ini terkait dengan laporan masyarakat dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) kepada Bareskrim.
"Semua yang berkaitan pelaggaran hukum, kami tegakan. Kami harus menegakkan hukum sejelas-jelasnya," kata Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Budi Waseso di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (17/2/2015).
Budi menegaskan, semua kepemilikan senjata api ilegal harus ditindak tegas. Karena melanggar Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. "Yang jelas (pengusutan senjata api) tidak ada rekasaya. Itu yang penting," ujarnya.
Menurut Budi, kepemilikian senjata ilegal adalah tindakan yang sangat berbahaya. Bahkan, Budi menilai tindakan ini sebagai pelanggran hukum berat. "Semua diatur, kepemilikian, semua amunisi dipertanggung jawabkan. Aturan kepemilikan senjata memang demikian, punya amunisi berapa, dipakainya untuk apa saja, dan harus dibuat berita acara. Untuk mempertanggungjawabkan," kata Budi.
Sebelumnya, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia telah melaporkan Abraham Samad ke Bareskrim dengan Laporan Polisi Nomor: LP/160/II/2015/Bareskrim. Dengan pihak terlapor Abraham Samad atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin.
Dalam laporan tersebut, mereka melampirkan bukti berupa fotocopy surat izin pemindahtanganan hibah senjata api dan bukti fotocopy berita dari media terkait senpi yang dimiliki Abraham Samad.
Pagi ini Abraham Samad telah resmi dinyatakan Polda Sulsel sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Menurut Anda haruskah Abraham Samad mengundurkan diri sebagai Ketua KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka?
Sampaikan aspirasi Anda melalui
polling di akun facebook Metro TV ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
