medcom.id, Jakarta: Penunjukan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri menuai kontroversi. Nama Budi sempat disebut memiliki rekening dalam jumlah fantastis.
Namun demikian Ketua DPR Setya Novanto mengatakan penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Untuk itu, kata Setya, parlemen memercayakan pemilihan calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo yang sudah dituangkan dalam surat dan diterima DPR.
"Saya apresiasi presiden telah membuat surat. Tentu kita dukung dan kita tindaklanjuti segera," kata Setya usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Setya juga menyatakan, sudah menyampaikan kepada pemerintah terkait tak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam penunjukan Budi Gunawan sebagai calon pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
"Itu kita sudah sampaikan ke pemerintah. Kita ada hal-hal yang berkaitan dengan prosedural, kita tunggu mekanisme nanti. Nanti komisi terkait Komisi III. Hal-hal yang berkaitan dengan misi, visi, tentu akan disampaikan di sana,"terang Setya.
Namun, kata Setya, pimpinan DPR tak mungkin merekomendasikan permintaan pelibatan KPK dalam proses penunjukkan calon Kapolri. "Kita kan tidak ada hal-hal yang terkait itu. Itu wewenang (presiden)," tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Penunjukan Komjen Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri menuai kontroversi. Nama Budi sempat disebut memiliki rekening dalam jumlah fantastis.
Namun demikian Ketua DPR Setya Novanto mengatakan penunjukan Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Untuk itu, kata Setya, parlemen memercayakan pemilihan calon Kapolri kepada Presiden Joko Widodo yang sudah dituangkan dalam surat dan diterima DPR.
"Saya apresiasi presiden telah membuat surat. Tentu kita dukung dan kita tindaklanjuti segera," kata Setya usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Setya juga menyatakan, sudah menyampaikan kepada pemerintah terkait tak dilibatkannya KPK dan PPATK dalam penunjukan Budi Gunawan sebagai calon pengganti Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
"Itu kita sudah sampaikan ke pemerintah. Kita ada hal-hal yang berkaitan dengan prosedural, kita tunggu mekanisme nanti. Nanti komisi terkait Komisi III. Hal-hal yang berkaitan dengan misi, visi, tentu akan disampaikan di sana,"terang Setya.
Namun, kata Setya, pimpinan DPR tak mungkin merekomendasikan permintaan pelibatan KPK dalam proses penunjukkan calon Kapolri. "Kita kan tidak ada hal-hal yang terkait itu. Itu wewenang (presiden)," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
