Jakarta: Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Menurutnya, keputusan MK harus dihormati sekalipun terdapat kontroversi dalam putusan tersebut.
"Jadi lima yang menjadi putusan dan empat menggambarkan ada jalan pikiran yang hidup di masyarakat kita dan terwakili oleh empat hakim itu dan harus dihormati karena itu kenyataan hidup yang ada di kita," kata Jimly usai menghadiri seminar prospek Indonesia di MGK Kemayoran, Jakarta, Sabtu 16 Desember 2017.
Jimly menganggap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan penyakit bukan bagian dari tindak pidana. Maka dari itu, lanjut dia, negara termasuk seluruh masyarakat Indonesia punya tanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit LGBT tersebut.
"LGBT itu menyimpang dari ukuran umum bukan tindak pidana, tapi itu penyakit yang harus disembuhkan dan ini tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua untuk membantu," tegas Jimly.
Jimly melanjutkan, jika dilihat secara objektif tidak ada manusia yang ingin menyimpang apa lagi terlahir dalam keadaan dua fisik. Dia yakin, semua manusia yang dilahirkan ke dunia ingin menjalani kehidupannya secara normal.
"Jadi tidak boleh juga menganggap itu kejahatan, orang dia tidak mau lahir dalam keadaan begitu," ucap Jimly.
Di sisi lain, dia enggan menanggapi lebih jauh apakah putusan MK itu sudah benar atau belum. Menurut Jimly, sebagai warga yang hidup dalam negara hukum sudah sepatutnya menghormati aturan yang dibuat atau dipilih sebagai bentuk kebenaran.
"Terlepas setuju tidak setuju dan itulah yang benar dan harus diasumsikan sebagai negara hukum. Kita harus menghormati mengakui aturan itu yang dipilih sebagai kebenaran," pungkas Jimly.
Jakarta: Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI Jimly Asshiddiqie menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi pasal kesusilaan dalam KUHP. Menurutnya, keputusan MK harus dihormati sekalipun terdapat kontroversi dalam putusan tersebut.
"Jadi lima yang menjadi putusan dan empat menggambarkan ada jalan pikiran yang hidup di masyarakat kita dan terwakili oleh empat hakim itu dan harus dihormati karena itu kenyataan hidup yang ada di kita," kata Jimly usai menghadiri seminar prospek Indonesia di MGK Kemayoran, Jakarta, Sabtu 16 Desember 2017.
Jimly menganggap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) merupakan penyakit bukan bagian dari tindak pidana. Maka dari itu, lanjut dia, negara termasuk seluruh masyarakat Indonesia punya tanggung jawab untuk menyembuhkan penyakit LGBT tersebut.
"LGBT itu menyimpang dari ukuran umum bukan tindak pidana, tapi itu penyakit yang harus disembuhkan dan ini tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua untuk membantu," tegas Jimly.
Jimly melanjutkan, jika dilihat secara objektif tidak ada manusia yang ingin menyimpang apa lagi terlahir dalam keadaan dua fisik. Dia yakin, semua manusia yang dilahirkan ke dunia ingin menjalani kehidupannya secara normal.
"Jadi tidak boleh juga menganggap itu kejahatan, orang dia tidak mau lahir dalam keadaan begitu," ucap Jimly.
Di sisi lain, dia enggan menanggapi lebih jauh apakah putusan MK itu sudah benar atau belum. Menurut Jimly, sebagai warga yang hidup dalam negara hukum sudah sepatutnya menghormati aturan yang dibuat atau dipilih sebagai bentuk kebenaran.
"Terlepas setuju tidak setuju dan itulah yang benar dan harus diasumsikan sebagai negara hukum. Kita harus menghormati mengakui aturan itu yang dipilih sebagai kebenaran," pungkas Jimly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SCI)
