Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat kerja di Yogyakarta. Rapat itu dilakukan untuk membahas perampingan struktur organisasi.
"Evaluasi kinerja yang dilakukan bukan sekadar evaluasi kinerja rutin, tetapi membahas efisiensi dan efektivitas lembaga secara keseluruhan," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 29 Oktober 2021.
Firli belum mau mengungkap ihwal perampingan di instansinya saat ini. Wacana perampingan ini dibahas untuk kerja KPK periode 2022 sampai 2045.
Pembahasan jangka panjang itu dinilai penting. Hal itu dilakukan karena Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari lima negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia.
"KPK harus mempersiapkan sejak dini untuk menghadapi tantangan tersebut," ujar Firli.
Baca: Pegawai Jadi ASN, Struktur Organisasi KPK Dirombak
Seluruh pegawai KPK diminta memutar otak. Perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) diminta dibarengi dengan kinerja yang semakin baik.
"Sekarang anda semua sudah menjadi ASN dan mari membangun peradaban dengan status baru ini," ujar Firli.
Meski memiliki tuntutan yang banyak, Firli meminta pegawai tidak membawa pusing pekerjaan. Perubahan organisasi disebutnya penting dilakukan. Hal itu lumrah dilakukan tiap instansi di Indonesia.
"Ini sama seperti dinamika dalam organisasi, dalam mencapai tujuan banyak halangan dan rintangan tetapi kita harus fokus pada tujuan kita dan memiliki strategi, komitmen dan tim yang solid," tutur Firli.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) menggelar rapat kerja di Yogyakarta. Rapat itu dilakukan untuk membahas perampingan
struktur organisasi.
"Evaluasi kinerja yang dilakukan bukan sekadar evaluasi kinerja rutin, tetapi membahas efisiensi dan efektivitas lembaga secara keseluruhan," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 29 Oktober 2021.
Firli belum mau mengungkap ihwal perampingan di instansinya saat ini. Wacana perampingan ini dibahas untuk kerja KPK periode 2022 sampai 2045.
Pembahasan jangka panjang itu dinilai penting. Hal itu dilakukan karena Indonesia diprediksi akan menjadi salah satu dari lima negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia.
"KPK harus mempersiapkan sejak dini untuk menghadapi tantangan tersebut," ujar Firli.
Baca:
Pegawai Jadi ASN, Struktur Organisasi KPK Dirombak
Seluruh pegawai KPK diminta memutar otak. Perubahan status pegawai menjadi aparatur sipil negara
(ASN) diminta dibarengi dengan kinerja yang semakin baik.
"Sekarang anda semua sudah menjadi ASN dan mari membangun peradaban dengan status baru ini," ujar Firli.
Meski memiliki tuntutan yang banyak, Firli meminta pegawai tidak membawa pusing pekerjaan. Perubahan organisasi disebutnya penting dilakukan. Hal itu lumrah dilakukan tiap instansi di Indonesia.
"Ini sama seperti dinamika dalam organisasi, dalam mencapai tujuan banyak halangan dan rintangan tetapi kita harus fokus pada tujuan kita dan memiliki strategi, komitmen dan tim yang solid," tutur Firli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
