medcom.id, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan berjanji menyelesaikan pendataan pulau terluar pada 2015. Pendataan ini bertujuan sebagai dokumentasi teritori wilayah terluar Indonesia dengan membuat sertifikatnya.
"Kita sudah ada datanya. Kita konfirmasi batas jumlah pulau terluar teritori dengan Kemenhan, Kemendagri, ada kelautan, kehutanan, ya kita koordinasi dan bekerja sama," kata Ferry sesaat sebelum rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
Nantinya, pengelolaan wilayah terluar Indonesia tersebut tidak hanya dikerjakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tapi kementerian lain juga bisa ikut membantu dalam pemanfaatan lahan tersebut. Hal yang terpenting saat ini adalah, bagaimana membuat pendokumentasian wilayah terluar tersebut dengan baik.
"Nanti pengelolaannya kita sarankan kepada masing-masing, mau diapakan. Yang penting kita mendokumentasikan bahwa ini adalah wilayah teritori negara," imbuh Ferry.
Ferry menjelaskan sampai saat ini Kementerian Agraria telah mendata sebanyak 92 pulau yang berada di teritori terluar negara. Direncanakan, pada 2015 semua pendataan dapat rampung.
Apabila nantinya di pulau terluar sudah digunakan lahan bisnis, Ferry tidak mempermasalahkannya. Hal ini karena pelaku bisnis hanya berhak memanfaatkan lahannya, bukan berhak memiliki.
"Enggak bisa teritori dikasih, you haknya apa you bikin resor di situ? Tapi kita katakan bahwa ini sebagai batas negara," ujar Ferry.
Jadi, pelaku usaha hanya mendapatkan hak guna saja dan bukan hak memiliki. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga berjanji tidak akan menghambat pengusaha yang sedang mengembangkan usahanya di pulau terluar.
medcom.id, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan berjanji menyelesaikan pendataan pulau terluar pada 2015. Pendataan ini bertujuan sebagai dokumentasi teritori wilayah terluar Indonesia dengan membuat sertifikatnya.
"Kita sudah ada datanya. Kita konfirmasi batas jumlah pulau terluar teritori dengan Kemenhan, Kemendagri, ada kelautan, kehutanan, ya kita koordinasi dan bekerja sama," kata Ferry sesaat sebelum rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2014).
Nantinya, pengelolaan wilayah terluar Indonesia tersebut tidak hanya dikerjakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, tapi kementerian lain juga bisa ikut membantu dalam pemanfaatan lahan tersebut. Hal yang terpenting saat ini adalah, bagaimana membuat pendokumentasian wilayah terluar tersebut dengan baik.
"Nanti pengelolaannya kita sarankan kepada masing-masing, mau diapakan. Yang penting kita mendokumentasikan bahwa ini adalah wilayah teritori negara," imbuh Ferry.
Ferry menjelaskan sampai saat ini Kementerian Agraria telah mendata sebanyak 92 pulau yang berada di teritori terluar negara. Direncanakan, pada 2015 semua pendataan dapat rampung.
Apabila nantinya di pulau terluar sudah digunakan lahan bisnis, Ferry tidak mempermasalahkannya. Hal ini karena pelaku bisnis hanya berhak memanfaatkan lahannya, bukan berhak memiliki.
"Enggak bisa teritori dikasih,
you haknya apa
you bikin resor di situ? Tapi kita katakan bahwa ini sebagai batas negara," ujar Ferry.
Jadi, pelaku usaha hanya mendapatkan hak guna saja dan bukan hak memiliki. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga berjanji tidak akan menghambat pengusaha yang sedang mengembangkan usahanya di pulau terluar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
