Anas: PK Perjuangan Keadilan Saya
Terpidana kasus korupsi P3SON Hambalang Anas Urbaningrum (kiri) mengikuti sidang lanjutan pengajuan PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Foto: Antara/Rivan Awal Lingga.
Jakarta: Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia ingin PK melahirkan putusan yang seadil-adilnya. 

"Buat saya PK itu punya nilai sendiri, PK itu buat saya adalah perjuangan keadilan. Sejak awal ketika disidangkan saya hanya minta diadili, jangan saya dijaksai, jangan saya dihakimi. Saya hanya ingin diadili," kata Anas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 29 Juni 2018. 

Anas berharap putusan PK berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada. Dia ingin putusan dibuat berdasarkan logika. Anas pun optimistis PK-nya bakal diterima Mahkamah Agung (MA).


"Harapannya setelah Piala Dunia selesai juaranya ada. Insyaallah PK-nya mudah-mudahan bisa diterima," jelas Anas.

Sidang PK Anas rencananya akan dilanjutkan pada Kamis, 12 Juli 2018. Agenda sidang mendengarkan kesimpulan yang diajukan kubu Anas. 

Anas sebelumnya divonis delapan tahun penjara Pengadilan Tipikor karena dinilai terbukti menerima gratifikasi proyek Hambalang senilai Rp20 miliar. Uang tersebut kemudian dicuci dengan pembelian tanah dan bangunan.

Dia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. Selain itu, Anas juga harus membayar pengganti uang yang telah dikorupsi sebesar Rp57 miliar dan USD5,261 juta.

Baca: Anas: Politik Bukan Prioritas Saya

Tak puas dengan vonis di pengadilan tingkat pertama, Anas mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI meringankan hukumannya menjadi 7 tahun penjara.

 Anas kembali melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi Anas. Majelis hakim yang diketuai hakim agung Artidjo Alkostar malah memperberat hukuman Anas menjadi 14 tahun.

Anas dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dia juga dianggap melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang TPPU.




(OGI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id