Jakarta: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selian itu juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mengaku, KPAI merupakan lembaga yang ingin mengadvokasi terbentuknya Direktorat tersebut lantaran menjadi satu kepentingan mendesak. Selain itu, pelanggaran hak anak, pelanggaran terhadap perempuan luar biasa, tetapi belum memiliki kekuatan secara struktural dalam tubuh Polri.
"Ini tentu kami mengapresiasi dengan Pak Kapolri yang hari ini sudah mulai, bukan wacana lagi menurut saya, sudah mulai masuk pada implementasi, bahkan sudah melibatkan Menpan RB dalam merancang bagaimana postur ke depannya di Direktorat ini tentu saja menjadi harapan yang luar biasa bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Maryati saat dihubungi, Minggu, 23 Juli 2023.
Selain itu, KPAI disebutnya sepakat dengan digabungkannya bersama TPPO. Karena, nantinya akan menjadi efektif serta menjadi efesiensi.
"Tetapi, tentu dengan dua beban mutakhir ya, soal pidana terkait PPA. Kemudian TPPO dalam satu Direktorat, mudah-mudahan harapan kami menjadi prioritas bagi penegakan hukum, walaupun dua hal ini sangat berat dua-duanya," ujar Maryati.
Akan tetapi baginya, justru dengan menjadi Direktorat akan menjawab problematika penegakan hukum yang selama ini menjadi sangat penting untuk dilakukan penguatan di level struktural sampai pada Mabes Polri.
Maryati pun mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh seorang Polisi Wanita (Polwan). Meskipun untuk sumber dayanya sendiri disebutnya masih kurang.
"Sehingga kalau saya semangatnya kan harus berbasis gender gitu bukan soal politisasi atau karena saya perempuan. Tapi disatu sisi ini kepentingan sistem kita dalam bernegara," ucap Maryati.
"Sehingga, polisi perempuan ya maupun yang berkarir secara masuk didalam jabatan-jabatan struktural seperti ini kami mendorong perempuan gitu," tambahnya.
Maryati menyebut, terkait dengan data kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 berjumlah 1.600. Jumlah tersebut sejak Januari hingga Juni 2023.
Namun, ia belum bisa merinci terkait wilayah mana saja terbanyak dan anak laki-laki atau perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan tersebut.
"Memang kita tidak bisa mengenaral bahwa semua kekerasan gitu ya, walaupun muara kekerasan ada fisik, psikis, seksual gitu ya. Nah tapi penting juga untuk melihat bahwa situasi pengasuhan hari ini, karena KPAI itu sangat luar biasa pengaduan terkait keluarga dan pengasuhan alternatif," sebut Maryati.
Dengan banyaknya yang menjadi korban kekerasan terhadap anak, Maryati pun ingin agar pembentukan Direktorat tersebut bukan hanya wacana belaka saja.
"Jangan lupa ya mendorong segera loh lebih kongkrit gitu untuk Direktorat itu. Karena saya sudah membaca itikad baiknya, tali kan yang kita butuhkan kongkrit gitu ya," kata Maryati.
Jakarta: Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait dengan rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selian itu juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Ia mengaku, KPAI merupakan lembaga yang ingin mengadvokasi terbentuknya Direktorat tersebut lantaran menjadi satu kepentingan mendesak. Selain itu, pelanggaran hak anak, pelanggaran terhadap perempuan luar biasa, tetapi belum memiliki kekuatan secara struktural dalam tubuh Polri.
"Ini tentu kami mengapresiasi dengan Pak Kapolri yang hari ini sudah mulai, bukan wacana lagi menurut saya, sudah mulai masuk pada implementasi, bahkan sudah melibatkan Menpan RB dalam merancang bagaimana postur ke depannya di Direktorat ini tentu saja menjadi harapan yang luar biasa bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Maryati saat dihubungi, Minggu, 23 Juli 2023.
Selain itu, KPAI disebutnya sepakat dengan digabungkannya bersama TPPO. Karena, nantinya akan menjadi efektif serta menjadi efesiensi.
"Tetapi, tentu dengan dua beban mutakhir ya, soal pidana terkait PPA. Kemudian TPPO dalam satu Direktorat, mudah-mudahan harapan kami menjadi prioritas bagi penegakan hukum, walaupun dua hal ini sangat berat dua-duanya," ujar Maryati.
Akan tetapi baginya, justru dengan menjadi Direktorat akan menjawab problematika penegakan hukum yang selama ini menjadi sangat penting untuk dilakukan penguatan di level struktural sampai pada Mabes Polri.
Maryati pun mendorong Kapolri agar Direktorat PPA dan TPPO ini nantinya dipimpin oleh seorang Polisi Wanita (Polwan). Meskipun untuk sumber dayanya sendiri disebutnya masih kurang.
"Sehingga kalau saya semangatnya kan harus berbasis gender gitu bukan soal politisasi atau karena saya perempuan. Tapi disatu sisi ini kepentingan sistem kita dalam bernegara," ucap Maryati.
"Sehingga, polisi perempuan ya maupun yang berkarir secara masuk didalam jabatan-jabatan struktural seperti ini kami mendorong perempuan gitu," tambahnya.
Maryati menyebut, terkait dengan data kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 berjumlah 1.600. Jumlah tersebut sejak Januari hingga Juni 2023.
Namun, ia belum bisa merinci terkait wilayah mana saja terbanyak dan anak laki-laki atau perempuan yang banyak menjadi korban kekerasan tersebut.
"Memang kita tidak bisa mengenaral bahwa semua kekerasan gitu ya, walaupun muara kekerasan ada fisik, psikis, seksual gitu ya. Nah tapi penting juga untuk melihat bahwa situasi pengasuhan hari ini, karena KPAI itu sangat luar biasa pengaduan terkait keluarga dan pengasuhan alternatif," sebut Maryati.
Dengan banyaknya yang menjadi korban kekerasan terhadap anak, Maryati pun ingin agar pembentukan Direktorat tersebut bukan hanya wacana belaka saja.
"Jangan lupa ya mendorong segera loh lebih kongkrit gitu untuk Direktorat itu. Karena saya sudah membaca itikad baiknya, tali kan yang kita butuhkan kongkrit gitu ya," kata Maryati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
