medcom.id, Jakarta: Para pegawai KPK menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menolak pelimpahan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Sehubungan dengan ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyayangkan keputusan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang melepas kasus Komjen Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung, Senin (2/3) kemarin.
"Pimpinan baru (Ruki) harus jelaskan masalahya secara terbuka kenapa ini terjadi. Terutama stakeholder termasuk pegawainya. Apa alasannya?" ujar Irman di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/3).
Menurutnya, Pimpinan KPK harus mengawal proses ini dengan baik. Sebab, lanjut Irman, publik melihat ini menyangkut wibawa Presiden Joko Widodo. Irman mengatakan pelimpahan perkara korupsi ke lembaga lain bukan alasan ingin mensinergikan pemberantasan korupsi. Sebab, lanjutnya, kasus-kasus tersebut sudah kadung ditangani KPK dan sudah di tengah jalan dalam menyelesaikannya.
"Sinergi penting tetapi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bukan malah melepaskan bola panas. Tidak boleh hentikan kasus ini karena sudah sangat diperhatikan publik. Ini soal wibawa negara. Intinya harus jelaskan kenapa bisa terjadi.Jangan ada anggapan kita tak serius berantas korupsi. Demokrasi yang kita kembangkan penegakan hukum kuat dan bersntas korupsi yang sistematis," paparnya.
medcom.id, Jakarta: Para pegawai KPK menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menolak pelimpahan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Sehubungan dengan ini, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyayangkan keputusan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang melepas kasus Komjen Pol Budi Gunawan kepada Kejaksaan Agung, Senin (2/3) kemarin.
"Pimpinan baru (Ruki) harus jelaskan masalahya secara terbuka kenapa ini terjadi. Terutama stakeholder termasuk pegawainya. Apa alasannya?" ujar Irman di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/3).
Menurutnya, Pimpinan KPK harus mengawal proses ini dengan baik. Sebab, lanjut Irman, publik melihat ini menyangkut wibawa Presiden Joko Widodo. Irman mengatakan pelimpahan perkara korupsi ke lembaga lain bukan alasan ingin mensinergikan pemberantasan korupsi. Sebab, lanjutnya, kasus-kasus tersebut sudah kadung ditangani KPK dan sudah di tengah jalan dalam menyelesaikannya.
"Sinergi penting tetapi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, bukan malah melepaskan bola panas. Tidak boleh hentikan kasus ini karena sudah sangat diperhatikan publik. Ini soal wibawa negara. Intinya harus jelaskan kenapa bisa terjadi.Jangan ada anggapan kita tak serius berantas korupsi. Demokrasi yang kita kembangkan penegakan hukum kuat dan bersntas korupsi yang sistematis," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADF)
