Jakarta: Kejaksaan Agung (Kejagung) siap membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Kasus HAM terus menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya berencana akan membentuk satuan tugas penuntasan pelanggaran HAM berat,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja (raker) Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.
Menurut dia, satgas itu di bawah kendali Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Mereka bertugas memitigasi permasalahan hingga membuat rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Pembentukan satgas tersebut, kata Burhanuddin, untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Pemerintah tak ingin nasib seluruh kasus itu tidak menggantung.
“Supaya hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak serta tidak berlarut-larut,” papar dia.
Baca: Presiden Perintahkan Kejaksaan Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Presiden Jokowi memerintahkan kejaksaan menuntaskan kasus HAM di masa lalu. Korps Adhyaksa dianggap menjadi kunci penuntasan pelanggaran HAM.
"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan," tegas Jokowi dalam pembukaan rapat kerja kejaksaan secara virtual di Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Jokowi menginginkan ada kemajuan dari upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kejaksaan diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
"Kerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM juga harus diefektifkan," ujar dia.
Jakarta: Kejaksaan Agung (
Kejagung) siap membentuk satuan tugas (satgas) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia (
HAM) berat. Kasus HAM terus menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya berencana akan membentuk satuan tugas penuntasan pelanggaran HAM berat,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja (raker) Kejaksaan Republik Indonesia di Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.
Menurut dia, satgas itu di bawah kendali Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi. Mereka bertugas memitigasi permasalahan hingga membuat rekomendasi penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Pembentukan satgas tersebut, kata Burhanuddin, untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat. Pemerintah tak ingin nasib seluruh kasus itu tidak menggantung.
“Supaya hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak serta tidak berlarut-larut,” papar dia.
Baca:
Presiden Perintahkan Kejaksaan Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu
Presiden Jokowi memerintahkan kejaksaan menuntaskan kasus HAM di masa lalu. Korps Adhyaksa dianggap menjadi kunci penuntasan pelanggaran HAM.
"Komitmen penuntasan masalah HAM masa lalu harus terus dilanjutkan," tegas Jokowi dalam pembukaan rapat kerja kejaksaan secara virtual di Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Jokowi menginginkan ada kemajuan dari upaya penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Kejaksaan diinstruksikan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
"Kerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM juga harus diefektifkan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
