medcom.id, Jakarta: Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik, membantah penyelenggaraan konferensi pers Partai Demokrat di Hotel Dharmawangsa dibiayai oleh Kementerian ESDM.
"Saya keberatan, ada konferensi pers Partai Demokrat kok nagihnya ke ESDM. Jangan ngawur, tidak akan pernah saya biarkan ESDM bayari partai," kata Jero Wacik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015).
Kabar konferensi pers Partai Demokrat dibiayai Kementerian ESDM terungkap saat hakim Supeno membacakan BAP untuk Suharto, karyawan Hotel Dharmawangsa bagian penagihan invoice dan kredit.
Di persidangan hakim Supeno membacakan beberapa kegiatan yang digelar di Hotel Dharmawangsa dan beberapa tempat lain yang pembayarannya dibebankan kepada Kementerian ESDM. Nilai dari kegiatan tersebut mulai dari puluhan hingga ratusan juta.
Saksi Suharto pun mengamininya, "(Daftar pembayaran) Itu berdasarkan arsip-arsip pembayaran di Dharmawangsa untuk Kementerian ESDM," kata Suharto.
Hakim Supeno menyebut nilai pembiayaan konferensi pers itu sebesar Rp30 juta. Namun, saksi Yuke selaku Sales Executive Hotel Dharmawangsa mengaku baru sebagian biaya yang dibayarkan untuk kegiatan tersebut. Saat dibuatkan tagihan, baik Kementerian ESDM maupun Partai Demokrat tak menanggapi.
"Tagihan pertama dikirim ke Kementerian ESDM, tagihan kedua dikirim ke Partai Demokrat. Tapi tidak ada tanggapan," kata Yuke.
Saat ditanya hakim siapa orang yang meminta event konferensi pers Partai Demokrat digelar, Yuke tak menyebutkan dengan pasti. Namun dia menyebut pihak Kementerian ESDM yang membuat event tersebut.
"Sampai sekarang belum ditanggapi dan tagihannya belum lunas," jelas Yuke.
medcom.id, Jakarta: Mantan Menteri ESDM, Jero Wacik, membantah penyelenggaraan konferensi pers Partai Demokrat di Hotel Dharmawangsa dibiayai oleh Kementerian ESDM.
"Saya keberatan, ada konferensi pers Partai Demokrat kok
nagihnya ke ESDM. Jangan ngawur, tidak akan pernah saya biarkan ESDM bayari partai," kata Jero Wacik dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2015).
Kabar konferensi pers Partai Demokrat dibiayai Kementerian ESDM terungkap saat hakim Supeno membacakan BAP untuk Suharto, karyawan Hotel Dharmawangsa bagian penagihan
invoice dan kredit.
Di persidangan hakim Supeno membacakan beberapa kegiatan yang digelar di Hotel Dharmawangsa dan beberapa tempat lain yang pembayarannya dibebankan kepada Kementerian ESDM. Nilai dari kegiatan tersebut mulai dari puluhan hingga ratusan juta.
Saksi Suharto pun mengamininya, "(Daftar pembayaran) Itu berdasarkan arsip-arsip pembayaran di Dharmawangsa untuk Kementerian ESDM," kata Suharto.
Hakim Supeno menyebut nilai pembiayaan konferensi pers itu sebesar Rp30 juta. Namun, saksi Yuke selaku Sales Executive Hotel Dharmawangsa mengaku baru sebagian biaya yang dibayarkan untuk kegiatan tersebut. Saat dibuatkan tagihan, baik Kementerian ESDM maupun Partai Demokrat tak menanggapi.
"Tagihan pertama dikirim ke Kementerian ESDM, tagihan kedua dikirim ke Partai Demokrat. Tapi tidak ada tanggapan," kata Yuke.
Saat ditanya hakim siapa orang yang meminta event konferensi pers Partai Demokrat digelar, Yuke tak menyebutkan dengan pasti. Namun dia menyebut pihak Kementerian ESDM yang membuat event tersebut.
"Sampai sekarang belum ditanggapi dan tagihannya belum lunas," jelas Yuke.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
