Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming sebagai buronan. Lembaga Antikorupsi meminta Mardani segera menyerahkan diri.
"KPK berharap tersangka (Mardani) dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Selasa, 26 Juli 2022.
Ali mengatakan sikap kooperatif Mardani bisa mempercepat penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Penyidik KPK menunggu Mardani di markasnya.
Lembaga Antikorupsi itu juga meminta masyarakat melapor jika mengetahui keberadaan Mardani. Laporan bisa dilakukan ke KPK maupun ke Kantor Polisi terdekat.
"Peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara ini sangat dibutuhkan," kata Ali.
KPK membidik pihak yang berani membantu mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming kabur saat dijemput paksa penyidik. Pembantu Mardani dipastikan bakal dijerat hukum.
Pihak yang membantu Mardani kabur dari upaya penjemputan paksa dapat dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Jakarta:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu
Mardani H Maming sebagai buronan.
Lembaga Antikorupsi meminta Mardani segera menyerahkan diri.
"KPK berharap tersangka (Mardani) dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada
Medcom.id, Selasa, 26 Juli 2022.
Ali mengatakan sikap kooperatif Mardani bisa mempercepat penanganan kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Penyidik KPK menunggu Mardani di markasnya.
Lembaga Antikorupsi itu juga meminta masyarakat melapor jika mengetahui keberadaan Mardani. Laporan bisa dilakukan ke KPK maupun ke Kantor Polisi terdekat.
"Peran serta dan dukungan masyarakat dalam upaya penyelesaian perkara ini sangat dibutuhkan," kata Ali.
KPK membidik pihak yang berani membantu mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming kabur saat dijemput paksa penyidik. Pembantu Mardani dipastikan bakal dijerat hukum.
Pihak yang membantu Mardani kabur dari upaya penjemputan paksa dapat dijerat dugaan perintangan penyidikan. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
